Pengusaha Dorong Pemerintah Buat Kebijakan Tingkatkan Kualitas SDM

"Di kalangan pengusaha ada permintaan untuk membuat suatu policy untuk meningkatkan pemerataan," kata mantan Menteri Perindustrian yang juga pengusaha MS Hidayat
Miftah Ardhian
Oleh Miftah Ardhian
24 Februari 2017, 17:07
MS Hidayat.jpg
KATADATA/

Pemerintah diminta segera membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Langkah ini diperlukan untuk dapat mendorong kemajuan industri, sehingga bisa berujung pada pemerataan kondisi sosial dan ekonomi nasional.

Hal ini diungkapkan pengusaha yang juga mantan Menteri Perindustrian MS Hidayat saat menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Dia memberikan masukan kepada pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kondisi industri saat ini.

"Di kalangan pengusaha ada permintaan untuk membuat suatu policy untuk meningkatkan pemerataan," ujar MS Hidayat usai bertemu Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (24/2). (Baca: Industri Dapat Insentif dari Pemerintah untuk Tingkatkan SDM)

Menurutnya, pemerataan ini penting untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antarmasyarakat. Pemerataan ini bisa tercapai, salah satunya dengan meningkatkan kualitas SDM yang bisa memenuhi kebutuhan industri. Peningkatan kemampuan dan keahlian dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas SDM ini, perlu adanya pelatihan dan pendidikan vokasi yang baik dengan melibatkan sektor Industri. Hidayat mengaku kalangan industri siap menyediakan fasilitas dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM nasional, jika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tepat mengenai hal ini.

(Baca juga: Pemerintah Terbitkan Aturan Pendidikan Kejuruan Berbasis Industri)

Hidayat yang juga merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini mengusulkan kebijakan tersebut berbentuk Peraturan Pemerintah (PP). Salah satunya karena kebijakan ini akan melibatkan banyak sektor, seperti Kementerian Keuangan, terkait insentif bagi industri yang terlibat.

Seperti diketahui, pemerintah memang tengah menggodok aturan untuk meningkatkan kualitas SDM nasional.  Menurut Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, perhatian pemerintah saat ini adalah mencocokkan kebutuhan industri dengan pengembangan SDM Indonesia, terutama dalam menghadapi persaingan global. Oleh karena itu, pemerintah membuat program pelatihan vokasional dan pengembangan SDM dengan melibatkan peran industri.

Keterlibatan industri dibutuhkan agar tenaga kerja yang dicetak melalui program tersebut memiliki kemampuan yang spesifik serta sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja. "Kalau kita mau mendidik orang untuk menjadi apa nih. Mendidik orang untuk menduduki posisi atau jabatan apa," ujar Hanif.

(Baca juga: Didominasi Lulusan SMP, Industri Manufaktur Kekurangan Pekerja)

Agar industri mau terlibat, pemerintah juga harus menyiapkan insentif. Salah satu insentif yang diusulkan yakni keringanan pajak. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan insentif tersebut tengah dibahas secara intensif oleh kementerian-kementerian terkait, diantaranya Kementerian Keuangan.

"Industri yang menjalankan (kebijakan) ini kan perlu diberikan fasilitas. Salah satu yang diusulkan bisa berupa tax deductible atau tax allowance," ujar Airlangga usai rapat koordinasi terkait pelatihan vokasional di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pekan lalu.

(Baca: Jokowi: 2017, Pemerintah Fokus pada Pemerataan)

Video Pilihan

Artikel Terkait