Empat Lembaga Perkuat Peran Bank Daerah untuk Pemulihan Ekonomi
Bank Pembangunan Daerah (BPD) dinilai memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi nasional karena merupakan akumulasi dari penguatan ekonomi daerah. Untuk itu, empat lembaga menyepakati penguatan peran BPD pada perekonomian nasional.
Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sepakat untuk mewujudkan sistem keuangan yang stabil, kuat, dan berintegritas.
Keempat lembaga tersebut juga mendorong BPD untuk terus menjaga profesionalisme dan integritas, sehingga menjadi bank regional yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan
Pernyataan bersama ini dibarengi dengan komitmen bersama akselerasi transformasi BPD, dan penerapan tata kelola yang baik. Komitmen bersama ini ditandatangani oleh Pemegang Saham Pengendali, Komisaris Utama, dan Direktur Utama dari seluruh BPD di Indonesia.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan penguatan ekonomi daerah mulai terlihat dari penyaluran kredit BPD yang tumbuh positif sebesar 4,99% secara tahunan. Sejak awal tahun hingga Oktober 2020 pertumbuhannya 3,29%.
"Akselerasi program transformasi BPD menjadi prioritas kami agar BPD menjadi lebih kompetitif, kuat, dan kontributif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional," kata Wimboh dalam siaran pers, Selasa (8/12).
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian berharap BPD dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa keuangan. “Upaya penguatan BPD sejalan dengan program yang sedang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Ia mengimbau Pemerintah Daerah selaku pemegang saham BPD mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam melaksanakan pemilihan pengurus BPD. Selain itu, kepala daerah perlu memperhatikan aspek integritas, profesionalisme, dan kompetensi para calon pengurus.
