Babak Akhir Penyelamatan Bank Muamalat lewat Investasi Dana Haji?

investasi dana haji di Bank Muamalat akan berbentuk dua instrumen yakni penambahan saham sebesar Rp 1 triliun dan surat utang Rp 2 triliun.
Image title
Oleh Ihya Ulum Aldin
14 Januari 2021, 16:51
bank muamalat, penyelamatan bank muamalat, muamalat, investor bank muamalat, pemegang saham bank mumalat, dana haji bank muamalat, investasi dana haji ke bank muamalat, syariah, bank syariah pertama, perbankan, investasi dana kelolaan haji
Arief Kamaludin | Katadata
Kantor Bank Muamalat

Rencana investasi dana haji senilai Rp 3 triliun kepada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, saat ini sudah masuk ke dalam tahap finalisasi. Harapannya, dalam waktu dekat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa melakukan investasi dalam bentuk kepemilikan saham dan pembelian obligasi subordinasi.

"Proses ini telah dimulai sejak tahun lalu dan saat ini dalam tahap finalisasi. Kami berharap proses ini dapat segera tuntas dalam waktu dekat," kata Direktur Utama Bank Muamalat Achmad K. Permana seperti dikutip Kamis (14/1).

Permana menyambut baik rencana investasi ini, karena menilai BPKH merupakan institusi yang fit untuk menjadi investor Bank Muamalat. Semangat dan model bisnis BPKH yang fokus pengembangan segmen haji, dinilai cocok dengan target pasar yang juga menjadi fokus bisnis Bank Muamalat.

Meski begitu, penempatan investasi di Bank Muamalat berupa kepemilikan saham, belum bisa diperkirakan berapa porsinya kelak. Berdasarkan websitenya, saat ini ada 11 pihak pemegang saham Bank Muamalat, di antaranya Islamic Development Bank sebesar 32,74%, Bank Boubyan sebesar 22%, dan Atwill Holding Limited 17,91%.

Pengamat Ekonomi Syariah Yusuf Wibisono berpendapat, kondisi keuangan terkini Bank Muamalat memang sedang tidak baik dan membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi bisnis serta memperbaiki kinerjanya. "Namun sebagai bank syariah pertama, Bank Muamalat memiliki brand equity yang kuat dan segment deposan yang loyal," ujar Yusuf kepada Katadata.co.id, Rabu (13/1).

Dengan risk appetite selama ini, BPKH mempunyai peluang besar untuk memperbaiki kinerja bank syariah pertama di Tanah Air tersebut. Dengan begitu, Bank Muamalat bisa mendapatkan return yang kompetitif.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Iskandar Zulkarnain mengatakan, investasi di Bank Muamalat akan berbentuk dua hal yakni penambahan saham sebesar Rp 1 triliun dan subdebt Rp 2 triliun. "Saat ini sudah ada kajian dari lembaga eksternal dan sedang kami proses internal." ujarnya dalam Laporan Kinerja dan Perkembangan Pengelolaan Dana Haji 2020 secara virtual, Rabu (13/1).

Proses internal, antara lain mencakup persetujuan dari Dewan Pengawas BPKH. Setelah mengantongi izin penanaman modal bisa segera dieksekusi. Dia pun menjelaskan bahwa proses investasi di Bank Muamalat sesuai dengan Rencana Investasi Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran BPKH.

Anggota BPKH Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Acep Riana Jayaprawira memaparkan, 69,57% dari saldo dana haji 2020 atau Rp 99,53 triliun ditempatkan dalam instrumen investasi. Total kelolaan dana haji tahun lalu tercatat Rp 143,06 triliun. "Angka tersebut meningkat 15,08% dari Rp 124,32 triliun pada 2019," kata Acep dalam kesempatan yang sama.

Saldo dana haji tahun 2020 terdiri dari Rp 139,41 triliun dana penyelenggaraan ibadah haji serta Rp 3,65 triliun merupakan dana abadi umat. Dengan meningkatnya dana kelolaan ini maka nilai manfaat yang dapat diberikan kepada calon jemaah haji tunggu juga bertambah yakni sebesar Rp7,46 triliun atau naik 2,33% dibanding tahun sebelumnya Rp 7,29 triliun. Perolehan nilai manfaat tersebut berasal dari penempatan sebesar Rp 2,14 triliun dan investasi Rp 5,32 triliun.

Jalan Panjang Penyelamatan Bank Muamalat

PT Minna Padi Investama Tbk sempat menyatakan siap menyuntikkan modal sebesar Rp 4,5 triliun. Tapi OJK tidak memberi restu meskipun perusahaan sudah menyetor Rp 1,7 triliun ke rekening penampung atau escrow account.

Dalam rencana itu, Minna Padi hanya sebagai alat bagi sejumlah investor yang ingin membeli Muamalat.
Salah satu investor tersebut adalah Ilham Habibie, anak sulung BJ Habibie. Saat ini Ilham menjabat sebagai komisaris utama Muamalat. Sempat pula konsorsium bank BUMN dikabarkan menjadi pembeli Muamalat. Namun, hal itu pun terbantahkan karena sepertinya pemerintah tidak ingin penyelamatan serupa terjadi untuk bank swasta lainnya.

Perusahaan Lynx Asia sempat disebut akan menjadi pemodal Bank Muamalat. Namun, skema tukar guling aset atau asset swap yang ditawarkan mendapat penolakan OJK. Lynx Asia menawarkan untuk menukar aset buruk Muamalat dengan obligasi non-tradeable. Surat utang ini ditawarkan dengan tidak memberikan kupon sehingga bank tidak mendapatkan hasil dari penerbitan obligasi tersebut.

Taipan Dato Sri Tahir pernah pula diisukan akan membantu Muamalat. Bos Grup Mayapada itu akan menjadi calon investor strategis bersama dengan konsorsium yang dipimpin Ilham Habibie. Konsorsium itu terdiri dari Lynx Asia, SGG Group, dan pengusaha Arifin Panigoro. Tapi, lagi-lagi, rencana itu pun kandas di tengah jalan.

Pada awal 2019, Ilham kembali datang dengan kendaraan baru bernama Al Falah Investments Pte Ltd. Dalam rencananya, Al Falah bersama SSG Group, perusahaan investasi asal Hong Kong, akan menjadi pembeli siaga Muamalat senilai Rp 2 triliun melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue. Nilai ini setara dengan 50,3% saham Muamalat. Namun, rencana rights issue itu sudah tiga kali tertunda tertunda sejak Desember 2017.

Proses penyelamatan Muamalat kembali tertundan karena harus memerlukan audit ulang laporan keuangannya. Beberapa bulan kemudian Muamalat kembali mengatakan akan melanjutkan aksi korporasi itu. Sebanyak 20 lembar saham baru akan perusahaan terbitkan dengan nilai Rp 2,2 triliun. Perusahaan akan meminta persetujuan rights issue itu melalui rapat umum pemegang saham pada 16 Desember nanti.

Ilham saat ditemui awak media pada Selasa lalu mengatakan saat ini proses penyelamatan Muamalat tinggal masalah izin dari OJK saja yang belum tuntas. “Bukan soal uang. Uang sudah ada di depan mata,” katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.

Terakhir, Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turun tangan untuk mengatasi masalah keuangan bank syariah tertua di Indonesia tersebut. PT Bank Mandiri Tbk dikabarkan akan masuk ke Muamalat. Kabar itu beredar setelah Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman Arif Arianto datang ke Kantor Wakil Presiden, Jakarta, pada 28 Oktober lalu.

Tak hanya berjumpa dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dalam pertemuan itu juga hadir manajamen Bank Muamalat beserta Ketua OJK Wimboh Santoso. Manajemen yang hadir, yaitu Direktur Utama Bank Muamalat Ahmad Kusna Permana, Komisaris Edy Setiadi, dan Komisaris Independen Iggi H Achsien.

Perwakilan pemegang saham Muamalat juga terlihat datang, yaitu Abdul Wahab Abed dari Sedco Holding dan Mohamed Ibrahim Ismail dari Boubyan Bank. Head of Corporate Affairs Bank Muamalat Hayunaji mengatakan pertemuan itu untuk bersilaturahmi semata.

Video Pilihan

Artikel Terkait