Pengawasan Solar Bersubsidi Diperketat dengan Digitalisasi SPBU
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi alias BPH Migas melakukan soft launching digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Platform ini akan mengawasi penyaluran jenis bahan bakar minyak jenis tertentu (JBT) sehingga penjualannya dapat dipantau secara langsung.
Anggota Komite BPH Migas Lobo Balia mengatakan uji coba digitalisasi telah berlangsung di Batam. Dari hasil pemantauan, terjadi praktik pelanggaran kuota JBT jenis solar bersubsidi yang melampaui kebutuhan. “Kami mencoba melakukan pencatatan yang baik. Realisasi (pelanggarannya) berkurang 50%,” katanya dalam konferensi pers virtual kemarin, Senin (7/12).
Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga Jumali mengatakan sebelum ada sistem tersebut perusahaan tidak memiliki data siapa saja yang menggunakan dan memakai BBM bersubsidi. Akibatnya, pengawasan cukup sulit. “Ke depan kami akan maksimalkan sistem ini untuk monitoring,” ujarnya.
Dengan adanya digitalisasi, pencatatan menjadi lebih baik dan penyaluran solar bersubsidi pun tepat sasaran. Ia pun meminta supaya BPH Migas juga lebih intens mensosialisasikan program ini ke masyarakat luas. ”Masyarakat harus mau di data saat beli solar JBT. Pertamina harus konsisten melakukan pendataan," kata Jumali.
Pendataan itu termasuk nomor atau pelat kendaraan yang membeli BBM bersubsidi. Setiap SPBU wajib mencatatnya. Apabila tidak melakukannya, maka akan ada sanksi bagi pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum.
Namun, BPH Migas dan Pertamina belum merinci sanksi yang bakal diberikan. Sejauh ini, perusahaan energi pelat merah itu masih fokus pada sosialisasi program digitalisasi tersebut.
