Dipanggil Satgas BLBI, Ini Sederet Bisnis Tommy Soeharto
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) melakukan pemanggilan untuk ketiga kalinya kepada Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto pada Agustus lalu. Namun, Tommy lagi-lagi mangkir.
Pemanggilan anak bungsu mantan Presiden Soeharto ini dilakukan untuk menyelesaikan hak tagih dana BLBI sebesar Rp 2,61 triliun. Utang ini ditujukan untuk menyelamatkan produsen mobil merek Timor, yaitu PT Timor Putra Nasional.
Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menjelaskan, pemanggilan tersebut sesuai dengan surat pemberitahuan yang diperoleh Kementerian Keuangan dari Jaksa Agung pada tahun lalu.
“Pada 8 September 2020, Jaksa Agung memberitahukan bahwa dengan putusan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, seluruh piutang TPN (PT Timor Putra Nasional) kembali menjadi hak pemerintah sehingga kita harus menagihnya," kata Rionald, Kamis (2/9).
Mahkamah Agung pada 2018 telah menolak permohonan peninjauank embali kedua yang diajukan oleh Timor. Hal ini termuat dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 716 PK/PDT/2017 tanggal 13 Desember 2017.
Kementerian Keuangan dalam siaran pers 3 Agustus 2018 menjelaskan, kemenanganan di MA ini mengukuhkan hak pemerintah atas dana yang sudah disetor TPN ke negara Rp 1,2 trilun. Selain itu, terdapat Rp 2,3 triliun sisa utang TPN ke negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pekan lalu mengatakan, Satgas BLBI akan terus melakukan pemanggilan para obligor dan debitor BLBI untuk menagih hak pemerintah. "Bila dipanggil satu kali tidak ada respons, dua kali tidak ada respons, maka memang kami mengumumkan ke publik dan kemudian akan dilakukan langkah selanjutnya," katanya pada 27 Agustus 2021.
Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan, debitur dan obligor yang tetap mangkir dari pemanggilan ketiga akan diupayakan untuk penyelesaian lebih lanjut. Namun, dia tidak menampik kemungkinan adanya jerat hukum jika sudah ditetapkan wanprestasi.
Ia membuka peluang masalah ini diselesaikan secara pidana apabila memenuhi kondisi tertentu. Misalnya, memberikan keterangan palsu, mengalihkan aset yang secara sah sudah dimiliki negara, bahkan memalsukan dokumen.
Sejarah Mobil Timor
Perusahaan yang dibentuk di era Orde Baru ini merupakan bagian dari proyek mobil nasional alias mobnas. Pembentukannya sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1996 tentang pembangunan industri mobil nasional.
Pada awal produksinya, Timor menjalin kerja sama dengan produsen otomotif asal Korea Selatan, Kia Motors. Ketika itu Timor tak mampu melakukan perakitan sehingga Kia mengimpor sepenuhnya mobil buatannya ke Indonesia.
Melansir dari Bisnis.com, mobil pertama buatan Timor adalah S515 yang merupakan versi serupa dengan Kia Sephia. Produksi pertamanya pada 8 Juli 1996 dan meluncur perdana di Jakarta.
Dalam sekejap, Timor berhasil mendominasi pasar mobil sedan. Harga S515 hanya Rp 35 juta, jauh lebih murah dari pesaingnya, Toyota Corolla, yang sekitar Rp 70 juta.
Tommy Soeharto, sebagai pendiri, disebut-sebut mendapatkan privilese dalam mengoperasikan Timor. Perusahaan berhasil mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak impor.
Padahal, sesuai aturan yang dikeluarkan Presiden Soeharto, hanya produsen mobil yang memakai 60% kandungan lokal bisa mendapatkannya. Sedangkan, mobil Timor 100% produk impor, bahkan perakitannya.
Kondisi ini membuat produsen mobil Jepang dan negara lainnya protes. Mereka membawa masalah ini ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Organiasi ini lalu meminta Indonesia mencabut keputusan penghapusan bea masuk dan pajak barang mewah kepada Timor.
