Proyek Bandara Bali Utara, Dicoret dari PSN Lalu Dikritik Megawati
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menolak pembangunan bandar udara di bagian utara Bali. Proyek ini, menurut dia, hanya menguntungkan para investor dan melupakan kepentingan masyarakat sekitar.
Bahkan ia menyebut proyek itu membuang uang. “Kenapa sih, kebayang enggak buang duit melulu,” katanya, Senin (16/1).
Mega sebelumnya sudah mendengar rencana pembangunan Bandar Bali Utara dari Gubenur I Wayan Koster, yang merupakan kader PDIP. Saat itu, ia menolak rencana tersebut lantaran masih dalam suasana pandemi Covid-19. Dana yang ada dapat dialokasikan untuk rakyat.
Selain itu, Mega juga sudah memberi masukan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Daripada membangun bandara baru, lebih baik memanfaatkan Bandara Internasional Ngurah Rai yang saat ini baru memiliki satu landasan pacu alias runway.
Alternatif turis yang ingin datang ke pulau itu adalah melalui Banyuwangi atau Surabaya, Jawa Timur. Cara ini, menurut Mega, dapat memberi efek berganda pembangunan di sekitar Bali.
Kendala Proyek Bandara Internasional Bali Utara
Proyek ini mulai berjalan pada sekitar tujuh tahun lalu. Perencanaannya sudah masuk dalam 13 proyek skema public private partnership atau PPP Book 2013 yang diusulkan Kementerian Perhubungan.
Gubernur Bali ketika itu, Made Mangku Pastika, menyebut lokasi Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) berada di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali. Lahan yang tersedia sekitar 400 hektare. “Milik masyarakat adat Kubutambahan,” ucap Pastika pada 1 Juli 2015, dikutip dari Antara.
Dalam perjalanannya, lahan untuk North Bali International Airport bertambah menjadi 2.150 hektare. Setengah dari area ini rencananya dibangun di atas laut dengan cara memperpanjang daratan alias reklamasi.
Kompleks bandaranya terintegrasi menjadi sebuah aerotropolis alias kawasan kota yang berdampingan dengan bandara. Sebanyak dua runway akan tersedia untuk pesawat komersial lepas landas dan mendarat.
Namun, dalam pelaksanaannya terjadi berbagai kendala. Pastika yang kini menjabat anggota DPD menjabarkan masalah itu pada pertengahan tahun lalu.
Dua konsultan sudah menyatakan minatnya tapi masing-masing memiliki rencana berbeda. Satu konsultan berencana membangun runway di laut. “Persis di punggung Pulau Bali, sebagian reklamasi dan laut,” kata mantan Kapolda Bali tersebut, dikutip dari Antara, 29 Juli 2022.
Cara tersebut membuat pengerjaan proyek tidak perlu ada pembebasan lahan. Selain itu, landasan pacu di laut juga tidak merusak lahan produktif karena di sekitar bandara adalah persawahan.
Konsultan kedua mengusulkan landasan pacu di darat memakai lahan milik desa adat. Namun, masyarakat desa adat menolak lahannya dipakai untuk pembangunan bandara. Masalah lainnya, lahan tersebut masih dikontrak pihak lain.
Tak kunjung ada keputusan final, proyek North Bali International Airport lalu molor dari jadwal. “Dulu rencananya yang mau mengerjakan pemerintahan Kanada. Tapi karena kelamaan dan tidak jadi-jadi, ya enggak jadi akhirnya,” kata Pastika.
Airport Kinesis Canada alias AKC awalnya akan berinvestasi di bandara itu. Nilainya sekitar US$ 3 miliar atau Rp 45,5 triliun. Target waktu pengerjaannya mencapai delapan tahun dan peletakan batu pertama terjadi pada 2017.
Alasan BIBU Dicoret dari PSN
Bandara Internasional Bali Utara pun tak lagi masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah pusat beralasan pencoretan dilakukan karena bandara ini tidak akan selesai hingga 2024.
“Karena banyak masalah yang menyebabkan butuh effort lebih besar sehingga pada 2024 tidak terselesaikan,,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Bidang Perekonomian Wahyu Utomo, dikutip dari Antara, 22 Agustus 2022.
Namun, bukan berarti proyeknya tidak dikerjakan. Bandara di utara Bali ini akan terus berjalan. Pemerintah tetap berkeyakinan Pulau Dewata butuh bandar udara tambahan untuk melengkapi Bandara Internasional Ngurah Rai.
Bandara lama Bali tersebut sudah padat pengunjung dan hanya memiliki satu runway. Salah satu dampak dari hal ini adalah kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di selatan pulau tersebut.
