- WHO mendesak isu ketimpangan vaksin Covid-19 segera diselesaikan.
- Indonesia yang harus mengimpor vaksin dari berbagai negara mulai merasakan imbasnya.
- Pemerintah mengandalkan Sinovac untuk menambah stok vaksin.
Dunia sebenarnya dapat mengendalikan pandemi corona dalam hitungan bulan. Namun, langkah itu tampaknya sulit tercapai karena beberapa negara maju menerapkan "nasionalisme vaksin".
Aktivis perubahan iklim Greta Thunberg menyebut kondisi tersebut tidak etis. "Negara-negara kaya memprioritaskan warganya yang lebih muda untuk vaksinasi sebelum kelompok rentan di negara berkembang," katanya, dikutip dari Reuters, Senin (19/4).
Dalam akun Twitternya, ia menulis sekitar satu dari empat orang di negara maju telah menerima vaksin Covid-19. Sedangkan, negara berkembang dengan pendapatan rendah angkanya satu berbanding 500 orang. Thunberg pun menyerukan adanya keadilan untuk distribusi vaksin.
Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pun mengkritik kondisi tersebut. "Kita memiliki alat (vaksin) untuk mengendalikan pandemi ini dalam hitungan bulan, apabila menerapkannya secara konsisten dan adil," ucapnya.
Isu ketimpangan vaksin, menurut dia, harus segera diselesaikan. Tingkat infeksi pada usia 25 hingga 59 tahun secara global sudah mengkhawatirkan karena munculnya varian baru virus corona yang lebih menular. "Butuh sembilan bulan untuk mencapai satu juta kematian, empat bulan untuk dua juta, dan tiga bulan untuk tiga juta kematian," kata Ghebreyesus.
Imbas Embargo Vaksin ke Indonesia
Di Indonesia, pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 mencakup 70% penduduk dalam jangka 15 bulan. Artinya, ada 181,5 juta orang divaksinasi sejak Januari 2021 hingga Maret 2022.
Dengan asumsi setiap orang mendapatkan dua suntikan, maka kebutuhan vaksin Covid-19 mencapai 363 juta dosis. Dengan memperhitungkan tingkat pemborosan (wastage rate) sebesar 15% sebagaimana petunjuk WHO, maka total kebutuhan vaksin Covid-19 di dalam negeri mencapai 426,8 juta dosis.
Bukan hal gampang untuk memenuhi kebutuhan vaksin di tengah pandemi. Indonesia harus mengimpor vaksin dari berbagai negara produsen vaksin. Tantangannya tambah berat, mengingat sejumlah negara mengembargo ekspor vaksin. Hal ini seiring makin merebaknya penularan virus corona.
India misalnya, yang jumlah kasusnya kembali melonjak sejak Maret lalu. Negara itu kini memasuki gelombang kedua pandemi Covid-19. Bahkan jumlah kasus hariannya jauh di atas gelombang pertama.
Padahal, India adalah salah satu produsen vaksin Covid-19 terbesar di dunia. Melalui Serum Institute of India (SII), India memasok 60% vaksin melalui skema COVAX. Berdasarkan perjanjian tahun lalu, SII akan memproduksi hingga 200 juta dosis vaksin ke 92 negara.
Data Airfinity mencatat, produksi vaksin di India telah mencapai 42,39 juta dosis per 3 Maret 2021. Jumlah tersebut menempatkan India di posisi keempat terbesar di dunia, di bawah Tiongkok (141,62 juta), Amerika Serikat (103 juta), dan Jerman/Belgia (70,5 juta).
Indonesia telah merasakan imbas embargo tersebut dari berkurangnya pengiriman vaksin Covax/GAVI pada Maret 2021. Dari rencana 3,7 juta dosis menjadi 1,1 juta dosis. Pada April 2021, Indonesia juga tidak menerima distribusi vaksin dari Covax/GAVI sama sekali.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperkirakan distribusi vaksin Covax/GAVI kembali dimulai pada Mei-Desember 2021. Sisa vaksin Covax/GAVI yang akan didistribusikan hingga akhir tahun mencapai 52,9 juta dosis.
“Tapi sekali lagi ini masih perkiraan karena belum ada konfirmasi tertulis dari mereka,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Jumat, 8 April 2021 lalu.
Distribusi vaksin AstraZeneca yang diproduksi di India juga ditunda pada April dan Mei 2021. Seharusnya, Indonesia mendapatkan sebanyak 300 ribu dosis vaksin AstraZeneca pada dua bulan tersebut.
Pengiriman vaksin AstraZeneca pun baru akan dimulai pada Juni 2021. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan bisa mendapatkan 20 juta dosis dari 50 juta dosis vaksin AstraZeneca yang direncanakan. Sisanya bakal dikirimkan pada tahun depan.
Sementara, distribusi vaksin dari produsen lainnya, seperti Sinovac, Novavax, dan Pfizer untuk tahun 2021 masih belum berubah.
Lebih lanjut, Budi menyebutkan seluruh rencana pengiriman vaksin dari Novavax, Covax/GAVI, dan Pfizer dengan total 60,5 juta dosis pada 2022 dibatalkan. Hanya vaksin dari AstraZeneca yang kemungkinan masih akan dikirimkan hingga kuartal II-2022. Itu pun hanya 30 juta dosis yang merupakan penundaan dari rencana pengiriman pada 2021.
Dari data tersebut, total vaksin Covid-19 yang bakal diterima Indonesia hingga kuartal II 2022 hanya sebanyak 329,5 juta dosis. Jumlah tersebut masih kurang dari kebutuhannya yang sebesar 426 juta dosis.
Jika tak segera diantisipasi, kekurangan kebutuhan tersebut akan mengganggu program vaksinasi Covid-19 yang tengah berjalan. Rencana vaksinasi Covid-19 selesai pada Maret 2022 pun berpotensi molor.
Langkah Atasi Kekurangan Vaksin
Untuk mengatasi kekurangan vaksin, pemerintah akan menambah 97,3 juta pasokan vaksin dari Sinovac. Rencananya, vaksin tersebut dikirimkan berkala sejak Oktober-November 2021.
Juru bicara pemerintah untuk vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pihaknya tengah berunding dengan Sinovac untuk bisa mendapatkan pasokan tersebut saat ini. “Ini masih dinegosiasikan sebagai plan B ya,” kata Nadia kepada Katadata.co.id pada Senin, 19 April 2021.
Nadia mengatakan, pemerintah juga telah bersurat dengan WHO untuk mengantisipasi keterlambatan distribusi vaksin Covid-19. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun sudah bernegosiasi dengan sejumlah produsen supaya distribusi vaksin ke depan berjalan lancar.
Selain mengandalkan impor, keberadaan antivirus Covid-19 lokal seperti vaksin Merah Putih bisa jadi harapan. Epidemiolog dari Universitas Airlangga Laura Navika Yamani mengatakan, pemerintah harus mendorong pengembangan vaksin Merah Putih agar bisa segera diproduksi.
“Ini menjadi game changer. Jadi harapan paling besar ya,” kata Laura saat dihubungi Katadata.co.id pada Jumat, 16 April 2021.
Kendati begitu, Laura mengingatkan perlunya kehati-hatian terhadap pengembangan vaksin di dalam negeri. Ini mengingat pengembangan vaksin corona menjadi hal yang relatif baru di Indonesia.
