Urgensi dan Upaya Pemerintah untuk Transformasi Digital Indonesia

Transformasi digital esensial dalam mendorong kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) untuk mengatasi berbagai isu pembangunan, termasuk dampak pandemi Covid-19
Image title
Oleh Mohammad Yoga Pratama, PhD
25 Desember 2021, 11:00
Mohammad Yoga Pratama, PhD
Katadata/Ilustrasi: Joshua Siringo-Ringo
Warga mengamati aplikasi-aplikasi 'start up' yang dapat diunduh melalui telepon pintar di Jakarta, Selasa (26/10/2021). Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini Indonesia memiliki 2.229 perusahaan rintisan ('start up') sampai 2021 ini dan diperkirakan potensi nilai ekonomi digital Indonesia mencapai 124 miliar dolar AS pada 2025. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

Transformasi digital adalah keniscayaan. Di forum G20, awal Agustus 2021, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate meminta negara-negara G20 untuk fokus pada transformasi digital karena merupakan elemen penting dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Satu bulan kemudian, akhir September 2021, di acara virtual Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Member Day on Indonesia, wakil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan mengenai urgensi transformasi digital Indonesia di depan seluruh staf dan pimpinan AIIB, serta perwakilan dari negara anggota lainnya. 

Apa sebenarnya urgensi transformasi digital, dan apa yang telah dilakukan pemerintah untuk transformasi digital Indonesia?

Ada setidaknya tiga urgensi transformasi digital Indonesia. Untuk jangka panjang, mencapai Visi Indonesia 2045, yang salah satu pilarnya menekankan tujuan pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangka menengah, mencapai target 40% prospek Ekonomi Digital ASEAN. Jangka pendek, sebagai respon terhadap pandemi dan pemulihan ekonomi pasca Covid-19. 

Transformasi digital esensial dalam mendorong kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) untuk mengatasi berbagai isu pembangunan, termasuk dampak pandemi Covid-19. Di sisi lain, menjadi kesempatan untuk memajukan ekosistem pengetahuan dan inovasi dengan cara meningkatkan proses bisnis pemerintah melalui transformasi digital di lingkungan pemerintah. Tantangan peningkatan kualitas lembaga, tata kelola, dan layanan publik diprediksi dapat diatasi dengan mengadopsi teknologi informasi di semua tingkat pemerintahan.    

Kembali ke G20, di forum ini diskusi tentang transformasi digital berfokus pada isu transformasi digital ekonomi dan masyarakat sebagai pengungkit (leverage) untuk pemulihan yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif. Intervensi Indonesia di Pertemuan Tingkat Menteri G20 menekankan pentingnya transformasi digital karena kemampuannya untuk mendorong perubahan model bisnis sebagai respon dari pandemi, meningkatkan peluang yang dapat menambah nilai, dan mendorong peralihan pola pikir bisnis lintas sektoral.

Percepatan transformasi digital menjadi komponen pendukung untuk membangun negara menjadi lebih kuat dan tangguh. Atas dasar itu, Indonesia telah menyuarakan komitmennya di forum G20 untuk melanjutkan transformasi digital guna mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Di forum ini, Indonesia juga mendesak negara-negara G20 untuk meningkatkan kolaborasi. Tujuannya, mengoptimalkan peluang digital dan manfaat ekonomi. Indonesia optimistis G20 dapat memainkan peran utama dalam mewujudkan transformasi digital yang lebih baik dan berkelanjutan.

Untuk sukses melakukan transformasi digital, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Pertama, infrastruktur telekomunikasi yang memadai. Kedua, demografi muda dan melek teknologi. Ketiga, kebijakan/peraturan pendukung; dan terakhir, ekosistem yang mendukung transformasi.

Tata kelola data dan teknologi digital yang mumpuni, yang didukung manajemen informatika efektif dan hilirisasi pemanfaatan teknologi digital, serta literasi dan bakat digital yang merata menjadi hal lain yang berguna memuluskan proses transformasi digital Indonesia. Dalam konteks situasi saat ini, kemajuan teknologi digital dan permintaan atau harapan global, serta pandemi COVID-19, sengaja atau tidak, berperan sebagai akselerator transformasi digital (Kemenkominfo, 2021).

Infografik_Ekonomi digital melesat tapi belum merata
Infografik_Ekonomi digital melesat tapi belum merata (Katadata)

Upaya Pemerintah untuk Transformasi Digital Indonesia

Demi transformasi digital yang sukses, pemerintah telah melakukan beberapa hal. Pertama, merancang Roadmap Digital Indonesia 2021-2024 yang terdiri dari empat elemen, yaitu infrastruktur digital, manajemen digital, warga digital, dan ekonomi digital. Keempatnya menjadi pedoman transformasi digital negara.

Kemenkominfo ditunjuk sebagai building block dengan tugas utama meningkatkan efisiensi, menciptakan inovasi, dan mempromosikan inklusivitas. Untuk mencapai hal ini, pemerintah harus bisa memanfaatkan teknologi seperti drone dan robot, kendaraan otonom, manufaktur kustom dan pencetakan tiga dimensi (3D), kecerdasan buatan, analisis data besar, cloud technology, dan teknologi baru untuk memberi nilai tambah bagi transformasi digital Indonesia. 

Dengan teknologi yang berkembang semakin cepat, pemerintah harus lebih sigap dan terbiasa mengelola teknologi digital (internet seluler dan otomatisasi). Teknologi yang mengurangi keterbatasan fisik dan jarak juga perlu untuk terus dikembangkan, diiringi dengan adaptasi yang meluas untuk teknologi energi terbarukan (surya, angin, nuklir, biomas, dan panas bumi), dan penerapan intensif teknologi kesehatan yang lebih maju.  

Kedua, mengembangkan infrastruktur keras untuk membangun konektivitas digital, dan mempersiapkan lembaga dan kebijakan/perundang-undangan yang mendukung. Untuk menciptakan konektivitas digital yang mumpuni, pemerintah telah membangun jaringan mobile broadband 4G dan melakukan penyebaran Satelit Satria untuk menyediakan akses internet di 150 ribu fasilitas umum.

Di saat yang sama, telah dilakukan pula farming dan refarming permintaan spektrum, integrasi Palapa Ring, dan pemasangan serat optik sepanjang 12.083 kilometer (km). Sedangkan untuk kelembagaan dan kebijakan yang mendukung, pembentukan Pusat Data Nasional, penetapan belanja modal sebesar Rp 8,6 triliun untuk periode 2022 sampai 2023, dan pembuatan perundang-undangan utama di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan transformasi digital yang diinginkan. 

Ketiga, mengembangkan infrastruktur lunak untuk membangun kapasitas digital. Untuk mencapainya, pemerintah mendirikan Program Ekonomi Digital dan menyiapkan sembilan juta talenta digital yang dibutuhkan dalam 15 tahun ke depan untuk mendukung transformasi digital. Yang pertama dilakukan melalui (i) mengadopsikan teknologi digital kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melakukan sosialisasi dan literasi digital, serta memperkenalkan konsep digital on-boarding kepada UMKM; (ii) meningkatkan adopsi teknologi digital di enam sektor prioritas (pertanian, maritim, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan logistik) dan menetapkan 10 wilayah di Indonesia sebagai pilot project; dan (iii) mendukung pengembangan startup digital dengan membangun Startupdigital.id yang bertugas memberikan pelatihan, pendampingan, dan penjodohan bisnis untuk perusahaan rintisan (startup) dan pengembang game.

Yang kedua ditempuh melalui pendidikan non-formal seperti Akademi Kepemimpinan Digital, Beasiswa Talenta Digital, Gerakan Nasional Literasi Digital; dan pendidikan formal berupa transformasi STMM Yogyakarta menjadi Institut Digital Nasional-University (IDN-U) yang diharapkan menjadi center of excellence bagi pengembangan talenta digital nasional dan kebijakan digital.

Banyak tantangan yang dihadapi dalam mendorong transformasi digital. Namun, semua pihak akan sepakat bahwa transformasi ini perlu dipercepat. Selain agar Indonesia bisa beradaptasi dalam lingkungan bisnis yang begitu cepat berubah, semakin dinamis, dan kompleks, juga agar Indonesia dapat ikut serta dalam pusaran kecepatan tinggi inovasi dan perubahan teknologi.

Disrupsi teknologi terjadi jauh lebih cepat dari yang dibayangkan, dan Indonesia harus memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meminimalisir disrupsi tersebut agar tujuan pembangunan bisa tercapai. Perlu upaya keras untuk mewujudkan transformasi digital seperti yang diharapkan. Dengan kerja sama dan dukungan dari semua pemangku kepentingan, hal itu bisa tercapai. 

 

Image title
Mohammad Yoga Pratama, PhD
Analis Kebijakan Ahli Madya, Badan Kebijakan Fiskal
Editor: Sorta Tobing

Dalam rangka mendukung kampanye penyelenggaraan G20 di Indonesia, Katadata menyajikan beragam konten informatif terkait berbagai aktivitas dan agenda G20 hingga berpuncak pada KTT G20 November 2022 nanti. Simak rangkaian lengkapnya di sini.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait