Berita purbaya Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana pemerintah menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) dan barang subsidi melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Pemerintah resmi menerbitkan surat utang berdenominasi yuan atau Panda Bond senilai 7 miliar yuan, setara US$1 miliar atau sekitar Rp 18,7 triliun. Bagaimana tingkat yieldnya

Purbaya ingin memastikan subsidi BBM tepat sasaran agar volume konsumsi BBM bersubsidi dapat dikendalikan melalui teknologi yang kini dimiliki Pertamina.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kenaikan harga minyak dunia ke level US$ 100 per barel tidak akan membahayakan kondisi APBN.

Purbaya memastikan akan menghitung skema pembiayaan yang paling tepat agar kewajiban pembayaran Whoosh tidak mengganggu anggaran negara.

Konsep universal banking di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sempat diusulkan oleh OJK.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah juga perlu menyiapkan aturan pemerintah (PP) terkait lokasi PFII.

Purbaya menilai, Pemprov DKI masih memiliki dana cukup besar yang belum digunakan sehingga belum memerlukan penerbitan obligasi daerah.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, membantah mengetahui rencana pengadaan kipas angin senilai Rp 1,8 triliun untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Purbaya mengatakan, pemerintah saat ini tengah membahas negara-negara yang akan masuk dalam daftar pengecualian tersebut.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pengadaan kipas angin untuk Koperasi Desa Merah Putih senilai Rp1,8 triliun adalah tanggung jawab penuh Agrinas Pangan Nusantara, bukan Kemenkeu.

Purbaya menyatakan ia masih perlu melihat teknis pelaksanaan program MBG dan data dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengetahui dampak penolakan sekolah terhadap kebutuhan anggaran.

Bank Indonesia menyatakan penyebaran konten rekayasa seperti ini dapat dijerat hukuman pidana, baik atas dugaan penipuan maupun pencemaran nama baik, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

BPJS Kesehatan belum dapat digunakan lantaran masih menunggu penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Purbaya menyebut kinerja Bea Cukai saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik.