DATA: Data Terpecaya Indonesia - Data Statistik Terkini

Hadi Tjahjanto menyebut dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak alias NPWP tidak berasal dari Pusat Data Nasional Sementara.

Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, akan memanggil Dirjen Pajak untuk mendiskusikan dugaan kebocoran data NPWP yang dijual bebas, termasuk milik Presiden Joko Widodo.

Ditjen Pajak mengingatkan masyarakat tentang peningkatan modus penipuan yang menggunakan nama dan tautan palsu, serta imbauan penting untuk mengamankan data pribadi dan menggunakan informasi resmi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan telah meminta evaluasi menyusul dugaan kebocoran data pribadi yang melibatkan NPWP dan NIK pejabat tinggi termasuk dirinya.

Sebagai penyedia layanan kelistrikan bagi lebih dari 90 juta pelanggan, PT PLN (Persero) berkomitmen melindungi dan menjaga keamanan data pelanggan.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN mencatat pemutusan hubungan kerja (PHK) marak terjadi. Presiden KSPN, Ristadi, mengatakan tak semua PHK itu dilaporkan atau tercatat.

Kominfo akan membangun pusat pengembangan talenta digital yang bernama Digital Talent Center (DTC) di semua provinsi di Indonesia.

Permintaan Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencadangkan data di Pusat Data Nasional atau PDN ini tidak direspons oleh Kementerian Kominfo. Imigrasi pun melakukan pencadangan internal di Pusdakim.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi akan menerbitkan keputusan menteri (kepmen) Kominfo baru tentang PDN yang akan mewajibkan pengarsipan atau back up data.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, mengkritik BSSN atas peretasan data di PDN di Surabaya. Dia menyebut ini sebagai kebodohan nasional karena sudah sering terjadi.

DPR meminta lembaga negara tak saling tuduh dalam masalah kebocoran Pusat Data Nasional.

Bappenas menyebut 46% penerima bansos tidak tepat sasaran akibat adanya exclusion dan inclusion error. Sehingga, masyarakat yang tidak layak justru mendapat bansos.

Jaringan internet satelit, Starlink milik Elon Musk resmi diluncurkan di Indonesia dari di Bali pada Minggu (19/5).

43 merek terdaftar dalam sistem rekordasi (perekaman) kekayaan intelektual yang dimiliki Bea Cukai.

Pendataan potensi desa atau Podes sempat tertunda pada tahun 2022 dan 2023 yang disebabkan kebijakan automatic adjustment yang dilakukan pemerintah pada tahun anggaran tersebut.