Bolong Bansos Pemerintah di Kelas Menengah Bawah

Penulis: Muhammad Ahsan Ridhoi

27/4/2020, 06.00 WIB

Dengan lonjakan pengangguran seiring gelombang PHK, semestinya penerima bansos tak hanya masyarakat terbawah. Perlu memperhatikan kelompok rentan miskin.

Ilustrasi
123rf/Igor Sapozhkov
Ilustrasi

Pandemi virus corona memporak-porandakan perekonomian banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Pembatasan sosial dan fisik berakibat pada tersendatnya aktivitas ekonomi. Puluhan ribu pekerja dipecat, angka pengangguran melonjak. Pemerintah pun menggelontorkan bantuan sosial. Namun banyak pihak melihat bansos tersebut belum menyentuh mayoritas kelas menengah bawah yang rentan miskin.

Pukulan Covid-19 langsung terasa kurang dari dua bulan setelah kasus pertama di Tanah Air diumumkan pada awal Maret 2020. Kini berbagai sektor usaha goyah. Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April mencatat 2,1 juta orang dari 116.370 perusahaan kena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan sementara.

Rinciannya, di sektor formal 1,3 juta pekerja dirumahkan sementara dari 43.690 perusahaan. Lalu 241,4 ribu orang dari 41.236 perusahaan kena PHK. Di sektor informal 538.385 orang dipecat dan dirumahkan dari 31.444 perusahaan atau UMKM.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta kepada para pengusaha merekrut kembali para pekerja yang telah dipecat dan dirumahkan sementara setelah pandemi berlalu. “Kan sudah saling kenal, tidak usah melatih lagi. Sudah seperti keluarga saja selama ini,” kata Ida dalam keterangan resmi, Kamis (23/4).

Demi mencegah semakin besar gelombang PHK, Ida meminta pula kepada perusahaan agar mengupayakan langkah lain. Misalnya melakukan rotasi jam kerja dan memotong gaji untuk mengurangi ongkos produksi.

Sarah (25), seorang pekerja di gerai pakaian di salah satu mal di Surabaya, adalah korban yang dirumahkan sementara. Tempatnya bekerja sudah tutup sejak pertengahan Maret. Selama itu, ia hanya mendapat setengah gaji untuk bulan terakhir masa bekerja dan janji akan dipanggil lagi awal Mei. “Tapi sampai sekarang belum ada kabar,” kata Sarah kepada Katadata.co.id, Jumat (24/4).

Menurut Sarah, lebih kurang 20 orang kawannya mengalami hal sama. Mereka sudah berupaya menanyakan kepastian kepada manajernya. Namun jawaban yang diberikan sebatas permintaan bersabar sampai keadaan membaik.

Saat ini uangnya telah menipis. Bahkan tabungan yang semula dipersiapkannya untuk melanjutkan studi S2 harus terpakai. Ia tak mau meminjam kepada kawan atau kerabat karena sadar sekarang masa susah dan semua orang sedang butuh uang.

Untuk membantu orang semacam Sarah, pemerintah menjalankan program kartu prakerja. Pengesahan program ini distempel Presiden Jokowi pada 26 Februari melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020. Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dana Rp 20 triliun dengan target peserta 5,6 juta orang.

Pendaftaran gelombang pertama kartu prakerja dibuka pada 11 April lalu dan mencatatkan lebih dari tujuh juta orang teregistrasi. Dari jumlah tersebut pemerintah meloloskan 168.111 orang sebagai penerima. Lebih sedikit dari target 200 ribu peserta.

(Baca: Pemerintah: Kartu Pra Kerja Jadi Bansos Selama Pandemi Corona)

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Pra Kerja, Denni Puspa Purbasari menjelaskan umumnya calon peserta yang tak lolos karena gagal di tahap pemindaian wajah. “32.000 ada yang tidak bisa melewati pemindaian wajah,” katanya dalam keterangan melalui video conference, Rabu (22/4).

Denni menyatakan mereka tetap bisa mendaftar lagi untuk gelombang tiga. Karena untuk gelombang kedua ia belum bisa menyesuaikan prosedur domain pengguna bagi mereka mengulang tahap pemindaian wajah.

Para peserta kartu prakerja akan mendapatkan manfaat bantuan senilai Rp 3,5 juta per orang selama empat bulan. Rinciannya Rp 1 juta untuk pelatihan, Rp 600 ribu untuk intensif selama empat bulan, dan Rp 150 ribu untuk survei kerja yang dibayarkan langsung ke lembaga pelatihan.

Intensif kartu pra kerja tersebut telah ditambah dari semula Rp 500 ribu selama tiga bulan. Penambahan dilakukan atas perintah Presiden Jokowi agar program ini menjadi instrumen bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi covid-19.

Pelatihan yang disediakan pemerintah berupa memperdalam kemampuan lama dan memberi kemampuan baru. Seperti pembukuan, memasak, cara mengelola utang, mendapatkan kredit, berjualan daring, teknik bicara di depan umum, sampai cara meracik kopi atau kemampuan barista.

“Aku enggak daftar karena masih berharap dengan pekerjaan lama,” kata Sarah.

Hal sama juga disampaikan Afi, 24, seorang pekerja ojek daring di Jakarta. Menurutnya program kartu prakerja tak bakal berdampak ke pekerjaannya yang lebih bergantung kepada jumlah penumpang daripada skill. Sementara ia belum berpikiran berganti profesi sebab menyadari sulit mencari pekerjaan baru di tengah pandemi corona.

“Kan belum ada jaminan abis pelatihan gue dapat kerja,” kata Afi kepada katadata.co.id, Jumat (24/4).

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM Kemenko Perekonomian Muhammad Rudy Salahuddin pada 21 April kepada Katadata.co.id  menyatakan program ini memang tak menjamin pesertanya langsung mendapat pekerjaan. Namun, tujuan utama pemerintah adalah agar masyarakat memiliki kompetensi di bidang tertentu dan bisa membangun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Saat ini kartu pra kerja hanya salah satu instrumen jaring perlindungan sosial selama pandemi. “Selain kartu prakerja, masih ada bansos, kartu sembako, dan lainnya,” kata dia.

(Baca: Deretan Bantuan Sosial Pandemi Corona yang Disalurkan Mulai April)

Ragam Bansos Lain di Tengah Corona

Melaui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020, pemerintah memberikan stimulus Rp 405,1 triliun untuk mengatasi pandemi corona. Alokasinya, Rp 110 triliun untuk program jaring perlindungan sosial, Rp 75 trilun untuk kesehatan, Rp 150 triliun untuk pemulihan ekonomi, dan Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR).

Dari Rp 110 triliun untuk program jaring perlindungan sosial, selain untuk kartu prakerja, pemerintah mengalokasikan kepada program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan diskon tarif listrik bersubsidi.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) program kartu sembako ditambah dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM. Besaran anggaran juga ditambah dari Rp 150 ribu per bulan menjadi Rp 200 ribu per bulan. Jangka waktu penambahan anggaran diperpanjang menjadi sembilan bulan (April-Desember) dari semula enam bulan (April-September).

Penambahan manfaat dan jumlah KPM, menurut Askolani, membuat pemerintah bisa membantu 25 % masyarakat golongan menengah ke bawah. Maka, kini anggaran kartu sembako naik jadi sebesar Rp 43,6 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 28 triliun.

“Kalau konsumsi bisa sedikit meningkat, didorong oleh program ini, akan bantu ekonomi kita di 2020 tetap bisa tumbuh meski cukup tertekan dampak covid-19,” kata Askolani, Rabu (8/4) seperti dilansir CNBC.

Untuk PKH diberikan kepada 10 juta KPM. Penyaluran dilakukan per bulan selama setahun mulai bulan ini. Khusus April-Juni KPM akan menerima PKH sebanyak 2 kali. “Hingga 15 April pemerintah telah menyerahkan anggaran PKH mencapai Rp 16,4 triliun dari total pagu Rp 37,4 triliun,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Pupasari melalui keterangan resmi, Kamis (14/4).

(Baca: Imbas Pandemi Corona, Petani Sawit Terancam Kelaparan)

Selanjutnya pemerintah membebaskan tarif listrik bagi pelanggan 450 VA dan diskon 50 % untuk pelanggan 900 VA. Tercatat 25 juta pelanggan listik kategori 450 VA dan 7 juta pelanggan kategori 900 VA. Masa berlaku keringanan selama tiga bulan dari April sampai Juni.

Rahayu menyatakan, pemerintah pun mempercepat realisasi penyaluran Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, atau Bidikmisi. Program ini di bawah Kemendikbud dengan pagu sebesar Rp 15,78 triliun.

Pada 8 April, kata Rahayu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III telah mencairkan batuan KIP untuk SMP sebesar Rp 12,25 miliar bagi 16.300 siswa dan Bidikmisi sebesar Rp 61 miliar bagi 10.100 mahasiswa. Sementara untuk realisasi program serupa di bawah Kementerian Agama, pemerintah telah mencairkan bantuan PIP Madrasah tahap I (MI, MTS dan MA) pada 13 April sebesar Rp 182,28 miliar bagi 530.591 siswa.

Pemerintah juga memiliki program bansos dana desa untuk 10 juta KPM dengan besaran Rp 600 ribu per KPM selama tiga bulan. Total anggaran sebesar Rp 21 triliun. Begitupun percepatan program padat karya tunai untuk mencetak lapangan kerja di berbagai kementerian. Di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikana, Kemenhub, dan Kementerian PUPR. Total anggarannya Rp 16,9 triliun.

“Pemerintah juga melakukan inovasi dalam tata cara pembayaran. Pengajuan surat pemerintah membayar untuk penanganan Covid-19 dapat dilakukan secara online dan pencarian dilakukan bila data dukung sudah dinyatakan lengkap,” kata dia.

(Baca: Sisi Minus Stimulus Rp 405 Triliun dalam Penanganan Virus Corona)

Halaman selanjutnya: Bansos Kelompok Rentan Miskin Dinilai Tak Cukup

Reporter: Dimas Jarot Bayu dan Agatha Olivia Victoria

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha