Adu Pamor Khofifah dan Risma di Zona Merah Corona Jawa Timur

Penulis: Pingit Aria Mutiara Fajrin

9/6/2020, 18.45 WIB

PSBB Surabaya tidak dilanjutkan meski kurva penyebaran Covid-19 belum melandai. Khofifah dan Risma sempat berselisih dalam menangani pandemi corona.

RENCANA PENERAPAN PSBB DI JAWA TIMUR
ANTARA FOTO/Moch Asim/aww.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) didampingi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (kanan) memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (19/4/2020).

Tingginya penambahan kasus Covid-19 di Jawa Timur, khususnya Surabaya, menjadi sorotan nasional. Di tengah kondisi itu, langkah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tak selalu seiring.

Pada Senin (8/6), Jawa Timur kembali tercatat sebagai provinsi dengan pertambahan kasus positif virus corona harian terbanyak di Indonesia. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat ada 365 kasus baru di Jawa Timur, 236 kasus berasal dari Kota Surabaya.

Pada hari yang sama, DKI Jakarta hanya menyumbang 89 kasus baru. Sedangkan secara nasional, tercatat sebanyak 847 kasus baru Covid-19.

Sebelumnya, Jawa Timur sempat menjadi penyumbang tertinggi dengan 286 kasus baru Covid-19 pada Sabtu (6/6). Saat itu, penambahan pasien Covid-19 di Indonesia mencetak rekor dengan 993 kasus baru.

Dalam daftar yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC19) kemarin, hanya empat kabupaten atau kota di Jawa Timur yang berstatus zona kuning, lainnya masih dicap zona merah. Sebagai perbandingan, di Jawa Tengah dan Jawa Barat masing-masing ada 10 dan 11 daerah tingkat dua berstatus zona kuning. Saat ini, total ada 136 daerah zona kuning dan 102 zona hijau di Indonesia.

(Baca: Kasus Corona RI Melonjak 847, Paling Banyak Berasal dari Jawa Timur)

Pada Rabu (27/5), Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dr Joni Wahyuhadi mengkhawatirkan Surabaya bisa menjadi Wuhan baru jika kasus corona tak terkendali. Di Jawa Timur, 65 % kasus Covid-19 ada di Surabaya Raya. “Ini tidak main-main. Kalau kita tidak hati-hati, Surabaya bisa jadi Wuhan,” ujarnya merujuk kota di Hubei, Cina yang menjadi tempat awal virus ini merebak.

PSBB Surabaya Tak Diperpanjang

Di tengah situasi genting ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur justru melonggarkan pengetatan. Pemerintah tidak memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Surabaya Raya yang mencakup wilayah Sidoarjo dan Gresik.

“Diputuskan PSBB Surabaya Raya selesai pada hari ini sesuai Pergub sejak dimulai dari 26 Mei-8 Juni,” kata Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Senin (8/6). Salah satu dasarnya yakni tiga kepala daerah -Wali Kota Surabaya, Bupati Gresik, dan Pelaksana tugas Bupati Sidoarjo- menyepakati tidak ada perpanjangan PSBB, dan dilanjutkan masa transisi.

Selain itu, Khofifah menyatakan, keputusan ini setelah mendengar pemaparan tim kajian epidemiologi. Ekonomi menjadi alasan utama ketiga kepala daerah menyepakati PSBB tidak diperpanjang tanpa pencabutan. Selanjutnya, kebijakan PSBB dalam masa transisi diserahkan pada masing-masing kepala daerah tingkat dua.

(Baca: Wali Kota Risma & 2 Pemkab di Jatim Ingin PSBB Diakhiri, Ini Alasannya)

Setelah permintaannya dikabulkan oleh Khofifah, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta warganya untuk lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan. Begitu juga dengan semua pihak termasuk perhotelan, restoran, mal, pertokoan, perdagangan, dan pedagang pasar.

“Kemarin banyak yang mengeluh ke saya ingin kehidupan normal, tapi dengan protokol kesehatan ketat. Ayo kita lakukan. Kita harus jaga kepercayaan itu dan tidak boleh sembrono,” kata Risma saat menggelar jumpa pers di rumah dinasnya, Senin malam.

Jejak Perselisihan Khofifah vs Risma

Khofifah dan Risma memang satu suara dalam hal penghentian PSBB. Namun, dalam penanganan corona di wilayahnya, kedua Srikandi itu juga kerap berselisih paham.

Perang urat syaraf antara keduanya mulai terasa di masa pandemi Covid-19. Saat itu, Pemerintah Kota Surabaya berencana membatasi pergerakan kendaraan dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Risma hanya memperbolehkan kendaraan berplat Surabaya yang beroperasi di wilayahnya. Ia menempatkan petugas sterilisasi di 19 titik pintu masuk kota. Mengetahui hal itu, Khofifah mengingatkan bahwa gubernur lah yang berwenang mengajukan PSBB ke Kementerian Kesehatan.

Setelah kejadian itu, Pemerintah Kota Surabaya mengganti penyebutan PSBB dengan pembatasan pergerakan masyarakat. Risma juga langsung menarik petugas di 19 pintu masuk Surabaya.

(Baca: Bank Dunia: Resesi Ekonomi akibat Corona Terburuk Sejak Perang Dunia 2)

Perselisihan selanjutnya dipicu oleh penanganan pasien Covid-19 dari klaster pabrik rokok PT. HM Sampoerna. Khofifah menilai Pemerintah Kota Surabaya lamban melaporkan kejadian itu, sehingga klaster penularan Covid-19 meluas.

Tak selesai di situ, perseturuan selanjutnya diawali kekesalan Risma yang menyatakan bahwa rumah sakit-rumah sakit di Surabaya dipenuhi pasien positif Covid-19 dari luar daerah. Khofifah pun menanggapinya dengan menyatakan etika kedokteran tidak boleh membedakan pasien berdasarkan ras, kedaerahan, politik, dan sebagainya.

Pernyataan Khofifah juga dikuatkan oleh pernyataan Dirut RSUD dr. Soetomo Joni Wahyuhadi. Joni menyebut bahwa 95 % pasien Covid-19 yang dirawat di di RSUD dr. Soetomo merupakan warga Surabaya.

Terakhir adalah perseteruan antara Khofifah dan Risma akibat kesalahan komunikasi terkait dengan penempatan dua mobil laboratorium PCR dari BNPB. Perseturuan meruncing ketika beredar video Risma yang murka dan menyatakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur menyerobot dua mobil tersebut.

RAPID TEST COVID-19 MASSAL GRATIS
RAPID TEST COVID-19 MASSAL GRATIS (ANTARA FOTO/Didik Suhartono/wsj.)
 



Risma mengklaim telah mengupayakan dua mobil tersebut dengan menghubungi langsung Kepala BNPB Doni Monardo untuk melakukan tes di Kota Pahlawan. Namun Gugus Tugas Jawa Timur malah memindahkan mobil tersebut ke Kabupaten Lamongan dan Tulungagung.

Menanggapi hal itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur Suban Wahyudiono menyatakan, dua unit mobil tersebut merupakan bantuan dari BNPB untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, bukan hanya untuk Kota Surabaya. Tak seperti klaim Risma, Suban mengatakan, bantuan tersebut dikirim setelah Khofifah bersurat ke Gugus Tugas Pusat pada 11 Mei 2020.

Adakah Persaingan Politik Dua Srikandi?

Beberapa pihak menilai panasnya hubungan Khofifah dan Risma juga terkait dinamika politik pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 lalu. Ketua Dewan Pakar partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo menyatakan, Risma merupakan pendukung Syaifullah Yusuf dan Puti Soekarno yang bersaing dengan Khofifah - Emil Dardak pada Pilgub waktu itu.

“Jadi saya yang arek Suroboyo asli ini berharap keduanya bisa akur. Diakui atau tidak, ada efek pilgub dalam hubungan keduanya,” kata Drajad.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Airlangga, Suko Widodo mengatakan, perseteruan antara Khofifah dan Risma di tengah pandemi Covid-19 sangat tidak pantas. Gesekan keduanya dapat berefek buruk di mata publik. “Pertikaian itu bisa berdampak pada melemahnya dukungan bagi masing-masing,” katanya.

Secara umum, penilaian ini juga terlihat dari survei Indikator Politik Indonesia pada Minggu (7/6). Lembaga itu merilis hasil sigi persepsi publik penanganan Covid-19 dan implikasi politiknya terhadap calon Presiden RI 2024.

Hasilnya, elektabilitas Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa menurun dari 5,7 % di bulan Februari menjadi 4,3 % di bulan Mei. Begitu juga Anies Baswedan di saat sebelum ada pandemi elektabilitasnya 12,1 % di bulan Februari menurun menjadi 10,4 % di bulan Mei setelah dihantam pandemi.

(Baca: Dampak Covid-19: Elektabilitas Anies-Khofifah Turun, Ganjar-RK Naik)

Kondisi berbeda dialami Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebanyak 11,8 % responden memilih Ganjar di bulan Mei atau naik dari 9,1 % di bulan Februari. Sedangkan elektabilitas Ridwan Kamil menanjak jadi 7,7 % meski di bulan Februari angkanya masih 3,8 %.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, musibah Covid-19 yang melanda Indonesia dapat dijadikan panggung bagi kepala daerah yang ingin maju pada pemilihan presiden tahun 2024.

Reporter: Antara

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha