BKPM Telah Terbitkan 1,5 Juta NIB Melalui OSS, Mayoritas untuk UMKM

Andi M. Arief
6 Juli 2022, 18:23
Petani menunjukkan komoditas hasil hutan non kayu jenis rotan untuk kebutuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diperoleh dikawasan pedalaman hutan Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Rabu (6/7/2022). Provinsi Aceh merupakan sala
ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/YU
Petani menunjukkan komoditas hasil hutan non kayu jenis rotan untuk kebutuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diperoleh dikawasan pedalaman hutan Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Rabu (6/7/2022). Provinsi Aceh merupakan salah satu dari lima daerah penghasil komoditas rotan terbesar selain Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku rotan terhadap 1.200 UMKM di seluruh Indonesia.

Penyaluran kredit perbankan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  (UMKM) hanya mencapai 18,7% dari total kredit atau senilai Rp 1.127 triliun. Sementara penyerapan kredit perbankan untuk usaha besar mencapai Rp 4.773 triliun.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, salah satu alasan rendahnya kredit UMKM tersebut karena banyaknya usaha yang masih informal. Dengan kata lain, mayoritas UMKM belum memiliki nomor izin berusaha (NIB).

Advertisement

Oleh karena itu, Kementerian Investasi/BKPM mempermudah pelaku UMKM mendapatkan NIB melalui online single submission (OSS) agar akses pembiayaan ke sektor perbankan lebih mudah.

"Sekarang (mendapatkan NIB) tidak ada biaya, (mendaftar NIB usaha) perorangan pun sekarang 30 menit (melalui gawai) langsung (dapat sertifikasi) SNI dan sertifikat halal," kata Bahlil dalam konferensi pers virtual, Rabu (6/6).

 Bahlil mencatat, total NIB yang telah diterbitkan melalui OSS sejak 9 Agustus 2021 telah mencapai 1,5 juta unit. Menurutnya, sebanyak 98% dari 1,5 juta NIB tersebut diterbitkan untuk pelaku UMKM.

Dengan demikian, pelaku UMKM dapat lebih mudah menjadi usaha formal dengan mendapatkan NIB. Bahlil mengataka,  salah satu target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo terkait UMKM adalah meningkatkan porsi penyaluran kredit perbankan ke UMKM menjadi 30% pada 2023-2024.

Artinya, kata Bahlil, total kredit yang harus disalurkan sektor perbankan ke pelaku UMKM mencapai Rp 1.700 triliun. Angka tersebut naik Rp 573 triliun atau 50,84% dari posisi saat ini.

"Itu pekerjaan besar Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang menahkodai bank-bank (yang tergabung dalam) Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), milik pemerintah, untuk segera mengeksekusi," kata Bahlil.

Halaman:
Reporter: Andi M. Arief
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement