Industri Tekstil dan Alas Kaki Sudah PHK 79.000 Karyawan

Pengusaha berharap pemerintah menyetujui untuk menguragi jam kerja karyawan dalam rangka menekan PHK.
Nadya Zahira
5 Desember 2022, 17:56
Pengunjukrasa dari sejumlah elemen buruh membawa poster saat mengikuti aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/11/2022). Aksi yang diikuti ratusan buruh tersebut menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menaikan upah minimum provinsi (UMP) 2
ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/YU
Pengunjukrasa dari sejumlah elemen buruh membawa poster saat mengikuti aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/11/2022). Aksi yang diikuti ratusan buruh tersebut menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar 13 persen sekaligus menolak PHK dengan ancaman resesi global.

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo menyatakan jumlah pekerja industri alas kaki serta tekstil dan produk tekstil di Jawa Barat yang terdampak pemutusan hubungan kerja sudah mencapai 79 ribu orang per November 2022. 

Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, mengatakan perusahaan industri TPT dan alas kaki melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat omzet turun signifikan. Padahal industri tersebut menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang besar.

"Sayangnya ini yang turunnya sektor ekspor yang padat karya, yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Ini yang menjadi catatan buat kita semua dan jangan dianggap enteng," ujar Hariyadi dalam acara Indef "Mengelola Ketidakpastian Ekonomi Di Tahun Politik", pada Senin (5/12).

 Menurut Hariyadi, adanya Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum 2023, akan memperbesar gelombang PHK dan penyusutan tenaga kerja. Pasalnya, pengusaha sektor industri TPT dan alas kaki yang sedang anjlok tidak sanggup mencukupi UMP yang telah ditetapkan pemerintah melalui Permenaker tersebut.

Kurangi jam kerja

Untuk mengatasi permasalahan ini, haryadi mengatakan, pemerintah bisa melakukan mitigasi risiko PHK. Mitigasi tersebut di antaranya yakni mengurangi jam kerja, meloggarkan regulasi terkait BPJS dilonggarkan sampai kondisinya lebih membaik, dan juga  finalisasi percepatan perjanjian perdagangan Indonesia dengan negara lain seperti Uni Eropa.

 "Sepertinya kita masih punya potensi masuk ke Eropa di tengah-tengah situasi resesi mereka, karena konsumen di Eropa tidak menginginkan menggunakan produk-produk negara yang dianggap melanggar HAM, seperti Vietnam, Myanmar, dan Bangladesh yang dianggap kurang patuh. Indonesia dianggap masih baik dan patuh," ujar Hariyadi 

Hariyadi mengatakan, yang terpenting untuk mengurangi PHK adalah dengan membatalkan adanya Permenaker No.18 Tahun 2022 tersebut, "Ini sudah pasti kalau terus dijalankan. Kita berharap dibatalkan dan kembali menggunakan formula upah minimum di PP No.36," kata Hariyadi.

 Industri TPT mulai melakukan PHK sejak September 2022. Kinerja industri TPT anjlok akibat permintaan global yang menurun signifikan. 

 Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API, Jemmy Kartiwa Sastraatmadja, mengatakan jika sebagian karyawan industri TPT kini telah dirumahkan. Bahkan sudah ada perusahaan yang  melakukan PHK seperti salah satu pabrik yang ada di Jawa Barat.

 Menurut Jemmy saat ini banyak perusahaan tekstil yang sudah mengurangi jam operasional perusahaannya. Hal itu disebabkan karena permintaan yang menurun tajam, "Jadi dulu biasanya rata-rata perusahaan tekstil bekerja 7 hari dalam satu minggu, tiap hari bekerja selama 24 jam. Namun sekarang hanya bekerja maksimum 5 hari, pada Sabtu-Minggu diliburkan," ujar Jemmy kepada Katadata.co.id, pada Rabu (26/10).

Jemmy mengatakan kinerja industri tekstil telah turun hingga 30% sejak September lalu. Selain itu, banyak produksi TPT Indonesia yang tidak bisa dipasarkan karena daya beli menurun baik domestik maupun ekspor, serta inflasi yang terjadi pada sejumlah negara tujuan ekspor TPT Indonesia menyebabkan permintaan menurun.

Sementara itu, Asosiasi Persepatuan Indonesia atau Aprisindo mencatat, untuk industri alas kaki melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 25.700 pekerja. Merek Nike, Adidas, dan Reebok juga mengeluhkan ekspor yang lesu.

Ketua Umum Aprisindo, Eddy Widjanarko, mengatakan bahwa jumlah pegawai yang di-PHK tersebut porsinya 10% dari total. Ia memprediksi jumlahnya bertambah pada 2023.

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, selama periode Januari-September 2022 ada sekitar 10 ribu orang yang terkena PHK di Indonesia.

Selama periode tersebut pemecatan paling banyak terjadi di Banten, dengan jumlah korban PHK 3,7 ribu orang. Di urutan selanjutnya ada DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Kepulauan Riau dengan rincian seperti terlihat pada grafik.

 

 

Reporter: Nadya Zahira
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait