Dipanggil Luhut, CEO Tokopedia Jelaskan Banjir Impor di E-commerce
Chief Executive Officer Tokopedia, William Tanuwijaya mengklarifikasi anggapan mengenai pelaku usaha e-commerce yang menjual banyak produk impor. Padahal, pemerintah sedang mengamati kecenderungan peningkatan transaksi impor lewat e-commerce dan bakal menyiapkan rambu-rambu untuk menciptakan persaingan yang sehat.
William menjelaskan, 100% penjual dan konsumen di Tokopedia berasal dari dalam negeri. Bila terdapat barang impor, hal itu sudah melewati proses di Ditjen Bea dan Cukai.
"Kalaupun ada barang impor yang dijual oleh Tokopedia, barang impor-nya sudah melalui proses bea cukai sebelumnya," kata William di Kantor Menko Maritim, Senin (22/7).
(Baca: Transaksi Lintas Negara E-Commerce Meningkat, Pemerintah Godok Aturan)
William memberikan tanggapannya usai bertemu dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Selain William, hadir pula CEO Bukalapak Achmad Zaky, namun enggan memberikan keterangan.
William mengatakan, Tokopedia merupakan portal jual beli online khusus domestik dan mempunyai perbedaan dengan marketplace cross border.
"Kalau market cross border, misal kita belanja dari pedagang asal Singapura, nah itu yah berarti barangnya harus dikirim dari Singapura ke Indonesia. Itu harus ada proses bea cukainya dan emang harus bisa bedakan antara market place domestik dengan market place cross border," ujar dia.
(Baca: William Tanuwijaya: Indonesia Kekuatan Ekonomi Digital Terbesar ASEAN)
Sebelumnya, dalam rapat di Kemenko Perekonomian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan pihaknya akan memanggil para pelaku industri e-commerce untuk membahas tentang transaksi lintas negara tersebut. Ia pun menjelaskan, produk impor memang diperlukan masyarakat. Namun, di sisi lain, pemerintah harus melindungi produk dalam negeri.
"Dari Bea Cukai akan ada rapat untuk mengundang pemain e-commerce, ritel, dan pihak terkait seperti perdagangan, perindustrian, serta Menteri Komunikasi dan Informasi," kata dia.
Sejauh ini, Heru belum bisa memaparkan potensi aturan yang akan dibuat. "Ini kan lintas kementerian/lembaga. Bisa satu produk atau bisa masing-masing (aturannya). Ini kami bicarakan," katanya.
(Baca: Menteri Enggar Lobi Tiongkok Terkait Hambatan Ekspor Pertanian)
