Bahas Senjata Impor, Wiranto Kumpulkan Panglima TNI, Kapolri, dan BIN

Wiranto menjanjikan hasil rapat koordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri mengenai impor senjata akan diketahui oleh publik.
Ameidyo Daud Nasution
2 Oktober 2017, 19:50
Panglima Wiranto
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Menko Polhukam Wiranto akan menggelar rapat bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri dan BIN.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto akan menggelar rapat koordinasi mengenai kisruh senjata impor, pada Selasa besok (3/10). Rapat akan mempertemukan beberpa pejabat terkait seperti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

"Bukan masalah sebenarnya, hanya perlu koordinasi lebih teliti dan kami putuskan dalam keputusan yang tidak melanggar Undang-Undang," ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/10).

Rapat koordinasi juga akan melibatkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, pimpinan PT. Pindad serta pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Wiranto menjanjikan hasil rapat koordinasi akan diketahui oleh masyarakat banyak.

Dia juga menyatakan polemik impor senjata ini tidak akan mengganggu kondisi stabilitas keamanan nasional. "Jadi saya minta soal senjata ini agar semua pihak tidak bicara dulu," ujar Wiranto.

Isu  impor senjata ilegal menjadi perhatian publik dengan tertahannya ratusan senjata dan amunisi di Gudang Unex, kawasan kargo bandara udara Soekarno Hatta, Jakarta sejak Jumat (29/9) malam. Tertahannya senjata ini menimbulkan isu impor senjata oleh kepolisian dilakukan secara ilegal.

Apalagi sebelumnya Panglima TNI menyebut mengenai institusi nonmiliter yang memesan 5000 pucuk senjata. Gatot menyampaikan dalam pertemuan tertutup dengan para purnawirawan pada Jumat (22/9), namun rekaman pembicaraan bocor ke media sosial.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan Presiden Joko Widodo telah menegur Jenderal Gatot terkait pernyataannya yang menimbulkan polemik. "Beliau kan dipanggil, Menko Polhukam dipanggil. Pastilah ada yang dikasih tah. Saya juga sering dikasih tahu, tidak ada masalah," kata Ryamizard.

Ryamizard mengatakan, kepolisian telah mendapatkan izin impor senjata yang akan digunakan kesatuan Brigadir Mobile (Brimob). Dia menyatakan, apabila impor dilakukan tanpa izin, baik Polri, TNI, hingga Bakamla dapat mendapatkan sanksi.

"Kalau dari saya surat (izin) beres langsung selesaikan," katanya. 

Anggota Komisi bidang hukum dan keamanan, Arsul Sani, menyatakan DPR telah menjadwalkan rapat kerja dengan kepala Polri yang akan membahas mengenai kisruh senjata impor.

Arsul menyatakan kisruh senjata impor ini akan memberikan dampak negatif kepada pemerintah apabila tak segera dituntaskan. “Sebagai anggota partai koalisi pendukung pemerintahan, PPP ingin mengingatkan instansi terkait bahwa komunikasi publik yang tidak terkordinasi akan menambah citra negatif pemerintahan secara keseluruhan,” kata Arsul.

Senjata api dan amunisi impor tiba di Soekarno Hatta pada Jumat (29/9) sekitar pukul 23.30 WIB. Berdasarkan dokumen yang beredar, senjata dikirimkan dari pabrik senjata Arsenal di Bulgaria melalui PT Mustika Duta Mas atas permintaan Bendahara Pengeluaran Korps Brimob Polri Kesatriaan Amji Antak Kelapa Dua Cimanggis, Depok Indonesia.

Senjata yang diimpor jenis Stand Alone Grenade Launcher kaliber 40 milimeter sebanyak 280 pucuk dengan berat 2.212 kilogram. Selain itu amunisi Amunition Castior 40 milimeter dengan berat 2.829 kilogram. Senjata dan amunisi ini dibawa menggunakan pesawat charter model Antonov AN-12 TB dengan maskapai Ukraine Air Alliance UKL-4024.

Setelah informasi beredar di media sosial, Sabtu malam, Mabes Polri mengadakan konferensi pers. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengakui impor ratusan senjata dan ribuan amunisi. "Senjata tersebut betul milik Polri. Itu barang yang sah," kata Irjen Setyo di Mabes Polri Jakarta, Sabtu malam.

Setyo mengungkapkan senjata yang diimpor harus melalui proses karantina. Senjata tersebut nantinya diproses oleh Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. “Prosedurnya demikian, barang harus masuk Indonesia dikarantina, kemudian diproses Bais TNI," kata Setyo.

 

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait