Beda dengan Kemendag, Pedagang Pasar Sebut Minyak Goreng Curah Langka
Kementerian Perdagangan mengklaim telah telah menyalurkan 415,78 ton minyak goreng (migor) dari pasokan kewajiban pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO) ke pasar tradisional melalui holding BUMN pangan. Namun, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menyebut minyak goreng langka di pasar tradisional.
Ketua Umum APPSI Sudaryono menyebutkan anggota APPSI tersebar di 16.000 pasar yang menampung 16 juta pedagang pasar. Dia mencatat hanya sekitar 1.600 pasar yang menerima pasokan minyak goreng dari holding BUMN pangan.
APPSI mencatat distribusi minyak goreng yang masih terbatas di beberapa wilayah. Misalnya, jumlah distribusi minyak goreng DMO di Jawa Barat mencapai 73,63 juta liter. Adapun di Kota Bekasi realisasi distribusi migor sebanyak 30,1 juta liter atau 40,88% dari total distribusi di Jawa Barat.
Ketua APPSI Jawa Barat Nang Sudrajat mengatakan baru dua kota/kabupaten yang menerima minyak goreng pemerintah dari 37 kabupaten/kota di Jawa Barat, yakni Sukabumi dan Kota Bandung. Sukabumi baru dikirimkan satu tangki minggu lalu, sedangkan Kota Bandung baru dua tangki dalam dua minggu terakhir.
Sudrajat menghitung migor pemerintah yang mengalir di Kota Bandung baru mencapai sekitar 12 ribu ton. Volume ini dinilai jauh dari ideal, lantaran pengiriman tangki terakhir ludes dalam satu hari.
Sudrajat mengatakan saat ini ketersediaan minyak goreng di Jawa Barat masih minim. Sudrajat menilai data yang dihimpun Kemendag tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
"Kalau (migor pemerintah) paling banyak (dialirkan) ke Jawa Barat, pihak mana yang menyalurkan? Artinya, (seharusnya) ada 2,7 juta liter lebih (migor) per kabupaten/kota dan saya yakin sudah bisa menutup kekurangan di masyarakat (kalau itu terjadi)," kata Sudrajat.
