Zulkifli Hasan Bakal Jadi Menteri, Berpotensi di Kementerian ATR/BPN
Kabar reshuffle atau perombakan kabinet semakin menemukan titik terang. Pada Selasa (14/6), Presiden Joko Widodo memanggil beberapa petinggi partai politik dan kandidat menteri baru.
Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan tampak hadir dalam pertemuan dengan Jokowi.
Kabar ini pun dikuatkan oleh Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno, yang menyatakan partainya akan mendapatkan jatah kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Jabatan menteri nantinya diperuntukkan untuk Zulkifli. "Pak Zul," ujarnya kepada Katadata.co.id, Selasa (14/6).
Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata.co.id, PAN dikabarkan akan mendapatkan jatah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Politikus PAN, Bima Arya. juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyiapkan beberapa nama untuk mengisi posisi menteri. "Kemungkinan PAN akan dapat jatah satu kursi menteri. Ya kami mendengar informasi liar bahwa kemungkinan reshuffle dilaksanakan. Kami sudah menyiapkan kader tentunya," jelas Bima Arya di kantor DPP PAN, Jakarta, Selasa (14/6).
Nama yang direkomendasikan tersebut sudah ada pada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. "Kami percayakan sepenuhnya pada Ketum. Apakah Ketum mengusulkan kader atau bahkan Ketum sendiri itu kami serahkan sepenuhnya pada ketum dan komunikasi ketum pada presiden tentunya," kata Bima.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata.co.id, akan ada empat hingga enam menteri yang akan tergeser dari posisinya saat ini.
Nama lain yang berpeluang masuk adalah mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Hadi Tjahjanto. Hadi kabarnya akan menggantikan Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan.
Hadi bahkan hadir sore ini di Istana Kepresidenan. Ketika ditanyakan awak media, ia mengaku tak mengetahui adanya rencana Jokowi untuk merombak kabinet. "Belum dipikirkan ke sana, hehehe," kata Hadi.
Adapun nama yang dikabarkan terpental adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Ia berpeluang digantikan politisi Nasdem yang juga Mendag periode 2016-2019 Enggartiasto Lukita.
Lutfi juga sempat dipanggil Jokowi ke Istana sore ini dan keluar sekitar pukul 17.40. Saat ditanya soal isu reshuffle, Lutfi langsung masuk ke dalam mobil sedannya dan menutup pintu.
Petinggi partai politik berdatangan ke Istana Negara hari ini. Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga menjabat Ketua Umum Gerindra datang pukul 16.20 WIB. Sebelumnya Ketua Umum NasDem Surya Paloh juga bertandang ke Istana Negara di waktu yang berbeda.
Pengamat politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKopi, Hendri Satrio, kemungkinan besar Presiden akan mengganti komposisi menteri di sektor ekonomi.
Alasannya, selama beberapa waktu belakangan, isu di sektor ekonomi paling banyak mendapatkan sorotan dari publik. Hal ini menyangkut isu seperti ketiadaan minyak goreng di pasaran, hingga keresahan mengenai inflasi atau kenaikan harga.
"Itu bisa dilihat dari keresahan masyarakat, yang jelas sektor ekonomi, dari menko (menteri koordinator), perdagangan, dan pertanian," ujar Hendri saat dihubungi Katadata Selasa (14/6).
Hendri pun menilai bahwa peluang PAN untuk meramaikan porsi menteri kabinet dengan latar belakang partai politik terbuka lebar.
Ada beberapa indikator yang mendukung hal ini, selain posisi mereka sebagai koalisi pemerintah selalu mendukung kebijakan Presiden, dukungan pribadi terhadap Jokowi juga menjadi salah satu yang akan menjadi perhitungan.
"Sangat mungkin PAN masuk, kita lihat akrobat terakhir terkait usulan untuk menunda Pemilu," jelasnya.
Publik pun mendukung jika Presiden ingin melakukan reshuffle. Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, berdasarkan survei terbaru mereka yang dilakukan pada 25 Mei hingga 2 Juni 2022, terungkap 63,1% responden setuju jika Jokowi merombak jajaran kabinetnya. Sedangkan mereka yang menolak sekitar 24,3%, dan tidak tahu sebesar 12,7%.
"Saya tidak mau mendahului Presiden, tetapi ini momen yang tepat," ucap Yunarto saat memaparkan hasil survei Charta Politika bertajuk " Membaca Situasi Politik dan Konstelasi elektoral Pasca-Rakernas Projo" yang disiarkan secara virtual, Senin (13/6).
Hasil penelitian ini juga mengungkap tingkat kepuasan terhadap kinerja menteri mencapai 53,3%. Sedangkan 38,8% menyatakan tidak puas, dan 7,7% tidak tahu. Data ini berbanding terbalik dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Publik yang merasa cukup puas dan mencapai total 68,4%. Sedangkan yang kurang puas atau tidak puas sama sekali ada sekitar 30%. Sebanyak 1,6% responden tidak tahu. "Rata-rata temuan tingkat kepuasan menteri jauh lebih rendah daripada kepuasan terhadap pemerintah," jelas Yunarto.
