Petani Protes Rencana Retribusi TBS Sawit Usulan Para Bupati
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengkritik usulan penetapan retribusi kepada petani sawit. Usulan itu diajukan para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI).
AKPSI mengusulkan retribusi Rp 25 per kilogram (Kg) tandan buah segar (TBS) sawit yang dipanen. Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung mengatakan waktu pengenaan retribusi tersebut tidak tepat dan dapat menambah beban petani sawit saat ini.
"Harusnya mereka bukan bicara (penetapan retribusi) Rp 25 per Kg, tapi bagaimana para bupati itu membantu petani sawit untuk bisa tetap 'bertahan hidup'," kata Gulat kepada Katadata.co.id, Jumat (8/7).
Gulat mendukung pengenaan retribusi tersebut kepada petani sawit, tapi saat industri kelapa sawit nasional dalam kondisi normal. Gulat mengatakan saat ini arus kas petani sawit sedang "megap-megap".
Gulat mendata rata-rata harga TBS sawit di perkebunan swadaya per 7 Juli 2022 hanya Rp 750 per Kg. Sementara itu, harga rata-rata TBS di kebun yang bermitra dengan perusahaan kelapa sawit (PKS) adalah Rp 1.150 per Kg.
Kedua harga tersebut lebih rendah setidaknya Rp 1.000 per Kg dari rata-rata harga yang ditetapkan 22 Dinas Perkebunan senilai Rp 2.250 per Kg. Artinya, harga TBS hanya sekitar 50% dari harga yang ditetapkan pemerintah.
Pemerintah pusat telah mengatur masalah pendapatan daerah berupa retribusi dalam Undang-Undang (UU) No. 1-2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Saat ini, pemerintah daerah belum mendapatkan retribusi daerah dari petani kelapa sawit lantaran peraturan turunan dari UU No. 1-2022 belum diterbitkan.
