Pemerintah Siapkan Strategi Ini Bila Kalah Gugatan Ekspor Nikel di WTO

Nadya Zahira
26 September 2022, 12:10
nikel, WTO
ANTARA FOTO/Jojon/aww.
Aktivitas tungku smelter nikel di PT VDNI di kawasan industri di Kecamatan Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat (9/9/2022).

Indonesia sedang menghadapi gugatan Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor nikel di World Trade Organization (WTO). Pemerintah menyiapkan beberapa langkah untuk mempertahankan hilirisasi nikel tetap berjalan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan dirinya telah menemui Menteri Perdagangan Uni Eropa membahas gugatan tersebut. Dari pertemuan tersebut, Uni Eropa sebenarnya tidak memiliki bisnis nikel dan tidak ada unsur kepentingan usaha.

Advertisement

Namun, larangan perdagangan seperti itu memang tidak diperkenankan bagi negara-negara yang bergabung dengan WTO termasuk Indonesia. "Yang paling penting tidak boleh melarang. Melarangnya itu yang jadi problem," ujar Zulhas usai memaparkan Kinerja 100 Hari di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Minggu (25/09).

Zulhas mengatakan dirinya telah berdiskusi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Pemerintah sedang menyiapkan alternatif lain agar kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia tak terganggu dengan keputusan WTO tersebut.

Zulhas menegaskan, posisi pemerintah sudah jelas bahwa program hilirisasi menjadi prioritas utama. "Untuk hilirisasi itu harga mati bagi kita. Untuk menyelamatkan itu masih banyak jalan menuju Roma. Jadi hilirisasi tidak akan terganggu," ujarnya.

WTO kemungkinan akan mengeluarkan keputusannya pada Oktober nanti. Indonesia masih memiliki kesempatan untuk melakukan banding apabila dinyatakan kalah dalam gugatan.

"Kita tunggu saja panel putusannya nanti apa, kalau sudah putusan, kita ada beberapa langkah, bisa banding ya nanti kalau sudah putusan dulu baru kita bersikap," ujarnya.

Zulhas juga mengatakan banyak negara yang belajar dari Indonesia dalam melakukan hilirisasi termasuk kebijakan larangan ekspor biji nikel yang ditetapkan Presiden Jokowi sejak dua tahun tersebut.

"Banyak negara yang belajar, termasuk Afrika Selatan datang. Bagaimana mengurus nikel menjadi nilai tambahnya bisa ribuan persen. Banyak negara yang belajar pada kita, jadi itu kebijakan yang sangat bagus," ujarnya.

Halaman:
Reporter: Nadya Zahira
Editor: Yuliawati
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement