Berita WTO Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pada November 2022 lalu, World Trade Organization (WTO) memenangkan gugatan yang diajukan oleh Uni Eropa terkait larangan ekspor bijih nikel. Bagaimana peluang Indonesia untuk menang dalam banding?

Malaysia menggambarkan peraturan energi terbarukan Uni Eropa sebagai peraturan yang diskriminatif karena hanya menarget biodiesel dari kelapa sawit.

Panel WTO juga diperkirakan akan memutuskan hal yang sama atas gugatan Indonesia terhadap Uni Eropa dalam kasus biodiesel.

Indonesia menilai tarif bea masuk digital akan membantu pengembang perangkat lunak lokal dan penyedia konten untuk bersaing dengan raksasa teknologi global.

Indonesia ingin WTO menyetop moratorium yang membuat pemerintah tidak bisa mengenakan bea masuk atas produk digital. Biaya berlangganan Gmail, YouTube Premium, Netflix hingga ChatGPT bisa naik.

Beberapa negara, termasuk Indonesia, memang melihat moratorium ini berpotensi menghapus pendapatan dari bea masuk impor transaksi digital e-commerce lintas negara.

Masih berjalannya proses banding gugatan larangan ekspor nikel oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dinilai menguntungkan RI karena hilirisasi dapat terus berjalan.

WTO sepakat untuk membentuk panel guna meninjau bea masuk yang dikenakan oleh Uni Eropa (UE) terhadap impor biodiesel dari Indonesia.

WTO membentuk gugus tugas yang akan mengkaji dan menentukan harga karbon global.

Uni Eropa menerbikan regulasi yang mewajibkan komoditas memiliki sertifikasi anti-deforestasi untuk masuk ke wilayahnya. Ada kekhawatiran aturan ini akan berdampak terhadap ekspor CPO dari Indonesia.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau Apkasindo mendukung rencana pemerintah untuk menggugat Uni Eropa ke World Trade Organization atau WTO terkait aturan deforestasi.

Negara-negara Uni Eropa menerapkan kebijakan anti-dumping terhadap cold rolled steel atau pelat baja putih buatan Indonesia.

Peningkatan ekspor nikel dan barang turunannya naik signifikan terjadi sejak pemerintah memberlakukan larangan ekspor bijih nikel.

Di hadapan mahasiswa Harvard, Menteri Bahlil menyebut bahwa sebagian negara maju tidak adil terhadap Indonesia, terkait kebijakan hilirisasi.

Indonesia resmi mengajukan banding setelah kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel di WTO.