Kisruh Meikarta Tak Kunjung Usai, Terus Membelit Selama 5 Tahun
Megaproyek Meikarta kembali mendapat sorotan setelah ratusan konsumen berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR pada Senin (5/12). Sekitar 100 orang yang tergabung dalam dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) menuntut pengembalian uang dikembalikan karena mereka tak kunjung menerima unit apartemen.
Grup Lippo buka suara terkait gugatan konsumen yang belum menerima unit apartemen. PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) ini memiliki proyek Meikarta melalui anak usahanya, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).
Corporate Secretary Lippo Cikarang, Veronnika Sitepu, mengatakan perusahaan akan menyerahkan unit apartemen bertahap hingga 2027. Hal ini sesuai kesepakatan perdamaian yang disahkan atau homologasi, berdasarkan putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap pada 26 Juli 2021.
"PT MSU senantiasa memenuhi komitmennya dan menghormati Putusan Homologasi yang mengikat bagi MSU dan seluruh krediturnya termasuk pembeli," kata Veronnika, dikutip Senin (12/12).
Meikarta Terus Diterpa Isu Negatif
Meikarta merupakan proyek ambisius Lippo Grup yang hendak membangun properti di atas lahan seluas 500 hektare dengan biaya sekitar Rp 278 triliun. Meski mengklaim membangun di atas lahan 500 hektare, Pemprov Jawa Barat hanya memberikan rekomendasi pengembang membangun proyek Meikarta di atas lahan seluas 84,6 hektare.
Meikarta tak henti diterpa kabar tak sedap sejak proyek itu dikenalkan kepada publik pada 2017. Berbagai isu negatif membelit seperti perkara suap, gugatan pailit, persoalan izin hingga gugatan konsumen.
Chairman Lippo Group Mochtar Riady pernah mengemukakan alasan megaproyek properti Meikarta di Cikarang, Bekasi kerap diterpa isu negatif. Mochtar mengatakan harga jual unit properti di Meikarta di bawah properti lainnya, telah membuat banyak perusahaan pengembang tak menyukainya.
Lebih lanjut Mochtar mengatakan, mereka yang kurang senang terhadap dirinya karena tidak hati-hati dalam menetapkan harga Meikarta, membuat banyak isu negatif. “Saya minta maaf, saya bukan sengaja. Hanya ingin memberikan barang yang termurah bagi masyarakat banyak,” kata Mochtar di Shangri-La Hotel, Jakarta pada Kamis (12/7/2018).
Mochtar mengatakan, biasanya modal pokok dalam membangun hunian mencapai Rp 9 juta per meter. Dengan modal pokok sebesar itu, pengembang akan menjual dengan Rp 13 juta. Tapi, pihaknya malah menjual dengan harga Rp 6 juta per meter.
“Ada satu kesalahan saya. Saya hanya melihat bagaimana memberikan perumahan yang murah. Saya lupa, dengan saya menjual Rp 6 juta per meter, banyak merugikan developer,” kata dia.
Mochtar menambahkan dia menekan harga jual dengan mengatur biaya pembangunan konstruksi yang efisien. “Apa saya mau rugi? Saya tidak mau rugi, tapi saya tidak untung banyak,” kata dia.
Mochtar mengatakan ketika itu pengembang Meikarta menargetkan menyelesaikan pembangunan 32 tower pada Desember 2018. Kemudian rencananya serah terima unit pada Maret 2019. “Kalau ini selesai, membuktikan apa yang saya janjikan, pasti akan selesai,” kata Mochtar.
Rupanya rencana besar Mochtar meleset. Menjelang akhir tahun 2022, banyak pembeli mengaku belum menerima unit apartemennya.
Selain tuntutan konsumen yang belum mendapatkan haknya, terdapat beberapa persoalan yang membelit proyek besar tersebut:
