DPR Tegur Grab dan Gojek Ikuti Aturan Tarik Tarif Aplikasi 15%
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Grab dan Gojek untuk mematuhi aturan pemerintah dengan menurunkan biaya bagi hasil aplikasi sebesar 20% menjadi 15%.
Aturan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 667 Tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Pada keputusan kedelapan berbunyi “perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15% (lima belas persen).”
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar Hamka Baco Kady meminta aplikator untuk mematuhi aturan tersebut. “Pemerintah memberikan angka 15%, sedangkan tuntutan pengemudi itu 10%,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi V DPR RI, dikutip Selasa (8/11).
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra Sudewo mengatakan Grab dan Gojek tidak mematuhi aturan padahal kedua perusahaan itu diundang dan dilibatkan dalam proses penyusunan.
“Mengapa sampai tidak ada kepatuhan? Padahal dalam proses penyusunan peraturan ini kebijakan ini Grab dan Gojek juga diundang, dilibatkan, dimintain masukan dan saran,” ujarnya.
Lebih lanjut dia bilang, “ada yang memotong sampai 20% itu seperti Grab dan Gojek ditambah lagi pemotongan sebesar 5.000.”
Ia menambahkan bahwa perusahaan memberikan saran dan masukan, ikut musyawarah dan diskusi hingga menerbitkan satu kebijakan. Namun, implementasinya tidak dijalani dan tidak patuh.
Sudewo mengatakan mengapa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan membiarkan hal ini. “Apa gunanya membuat satu kebijakan kalau tidak dilaksanakan,” katanya. “Maka ini teguran keras ini terhadap Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Darat.”
Sudewo mempertanyakan siapa yang diuntungkan pada kebijakan KP Nomor 667 Tahun 2022 ini. Dia menyebut para mitra pengemudi ‘teriak-teriak di jalan’, memperjuangkan nasibnya dengan mempertaruhkan nyawanya di jalan demi kebutuhan keluarga yang di rumah. Mereka kemudian menuntut kenaikan tarif yang belakangan direspon oleh pemerintah.
“Tetapi mereka tidak menikmati kenaikan tarif itu, yang menikmati kenaikan tarif itu adalah aplikator,” kata Sudewo. “Pengemudi masih teriak terus karena pemotongan aplikasi itu sangat tinggi.”
Sehingga dia menilai pentingnya audit yang betul-betul independent, profesional, transparan, dan akuntabilitasnya tinggi.
Ia menyatakan bahwa DPR akan mendengarkan suara dari berbagai kalangan masyarakat. Dia mengatakan tak ingin ada eksploitasi terhadap masyarakat yang mengalami keterbatasan lapangan pekerjaan, perekonomian dan pengetahuan. “Untuk kepentingan bisnis pihak-pihak tertentu atau yang bisa saya bilang kaum kapitalis, rakyat kami harus dilindungi.”
