Sri Mulyani sebut LPI Kurangi Ketergantungan Utang untuk Infrastruktur

Pandemi Covid-19 ini membuat kemunduran pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Agatha Olivia Victoria
18 Februari 2021, 14:11
LPI, Sri Mulyani, infrastruktur
ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/hp.
Pekerja menyelesaikan perbaikan jalur jembatan di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Selasa (5/1/2021).

Lembaga Pengelola Investasi Indonesia yang bernama Indonesia Investment Authority (INA) segera beroperasi pada akhir kuartal I 2021. INA akan bertugas mencari investasi sebanyak-banyaknya untuk modal pembangunan negeri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keberadaan LPI akan membuat Indonesia tidak perlu terus bergantung dengan utang untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

"Harus ada instrumen dan lembaga yang mendukung modal dengan cara berbeda yakni pembiayaan ekuitas," ujar Sri Mulyani dalam webinar Infrastructure, Technology, and Finance for Sustainable and Inclusive Development in Asia secara virtual, Kamis (18/2).

Dengan LPI, pemerintah bisa menarik lebih banyak modal dari perusahaan swasta asing maupun dalam negeri. Nantinya, berbagai perusahaan tersebut akan menjadi mitra ekuitas.

Maka dari itu, Bendahara Negara menyebutkan bahwa INA akan memiliki tugas yang sangat menantang. Namun, lembaga tersebut dipercaya bisa membantu Indonesia terus berkembang. "Tetapi dengan cara yang lebih berkelanjutan secara finansial," kata dia.

Pandemi Covid-19 ini, kata Sri, membuat kemunduran prestasi pembangunan di Indonesia. Berbagai belanja negara diprioritaskan untuk penanganan virus mematikan tersebut.

Namun, kebutuhan infrastruktur tetap harus dipenuhi. Dengan demikian, hal tersebut menjadi dilema yang sangat kritis di Tanah Air, bahkan hampir di seluruh dunia.



Dengan berbagai kebutuhan yang ada, lanjut Sri Mulyani, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 pun diperlebar dari 1,76% menjadi 6,09% terhadap Produk Domestik Bruto. Dengan peningkatan defisit otomatis rasio utang terhadap PDB juga melebar.

Rasio utang Indonesia saat ini berada di kisaran 40% terhadap PDB. Namun, jika dibandingkan dengan negara lain angka tersebut termasuk rendah. "Tapi bukan berarti kita Namun bukan berarti kita berpuas diri karena utang yang semakin meningkat tentu menciptakan persoalan kesinambungan fiskal dan perekonomian," ujarnya.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti berpendapat bahwa LPI bisa menjadi harapan agar Indonesia tak lagi bergantung pada utang. "Seperti lembaga investasi di Jepang yang besar bernama Marubeni," kata Esther kepada Katadata.co.id, Kamis (18/2).

Marubeni adalah salah satu lembaga investasi di Jepang yang banyak menyalurkan dana untuk berbagai hal, misalnya pembiayaan infrastruktur. Lembaga itu mendapatkan dana murah dari masyarakat Jepang yang menanamkan uangnya di obligasi.

Esther menjelaskan bahwa menyimpan uang dalam bentuk obligasi di Jepang lebih menguntungkan daripada tabungan atau depositi di bank. "Ini karena bunga bank di sana mendekati 0%," ujarnya.

Kementerian Keuangan mencatat, utang pemerintah hingga akhir tahun lalu melonjak 27% dari Rp 4.778 triliun pada akhir 2019 menjadi Rp 6.074 triliun. Lonjakan utang pemerintah terjadi akibat pelemahan ekonomi dan kebutuhan pembiyaan yang meningkat untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Berdasarkan data APBN Kita edisi Januari 2021, rasio utang pemerintah terhadap PDB pada akhir tahun lalu ikut terkerek dari 30,9% pada 2019 menjadi 38,68%. Rasio utang tersebut juga lebih tinggi dari proyeksi pemerintah 37,6% terhadap PDB.

 

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait