Jelang Dibahas DPR, Omnibus Law Sektor Keuangan Kembali Picu Polemik

Sektor keuangan dianggap bukan masalah utama di tengah pandemi saat ini. Jadi, belum ada urgensi perombakan aturannya lewat omnibus law.
Agatha Olivia Victoria
30 Maret 2021, 20:11
omnibus law sektor keuangan, ruu omnibus law sektor keuangan
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.
Suasana rapat kerja di kompleks Parlemen, Jakarta. Omnibus Law Sektor Keuangan menjadi prioritas dibahas DPR tahun ini.

Rencana pembahasan rancangan undang-undang sektor keuangan yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional 2021 kembali memicu polemik. Beleid yang dikenal sebagai Omnibus Law sektor keuangan itu berisi tentang penanganan permasalahan perbankan, penguatan koordinasi, dan penataan ulang kewenangan kelembagaan sektor keuangan.

Direktur Riset Center Of Reform on Economics Piter Abdullah Redjalam berpendapat sektor keuangan bukanlah masalah sesungguhnya di tengah pandemi sehingga belum ada urgensi perombakan aturannya. "Walau tekanan sangat besar, perbankan masih relatif bertahan di tengah pandemi," ujar Piter dalam diskusi RUU Sektor Keuangan: Sistem Keuangan Mau Dibawa ke Mana? secara virtual, Selasa (30/3).

Indikator perbankan masih menunjukan kondisi yang aman seperti Dana Pihak Ketiga mencatatkan pertumbuhan yang baik dan rasio kredit macet masih di bawah 5%. Dengan demikian, permodalan hingga laba perbankan masih bisa dikatakan baik-baik saja. "Jadi saya tidak melihat adanya suatu persoalan besar di perbankan kita, hanya dari sisi kredit," katanya.

Piter mengatakan bahwa pertumbuhan kredit memang wajar saja terkontraksi di tengah Covid-19. Hal tersebut disebabkan lemahnya permintaan dan bukan permasalahan dari sisi perbankan.

Dia menuturkan, penyaluran kredit tidak perlu dipaksakan pemerintah di tengah kondisi krisis saat ini. "Pertumbuhan kredit yang negatif bukan sesuatu yang buruk dan harus dikhawatirkan," ujar dia.

Dengan masih baiknya kondisi perbankan di tengah krisis pandemi saat ini, Piter menilai reformasi sektor keuangan selama ini sudah sangat baik. Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sudah merespons krisis kali ini cukup baik dan jauh berbeda dari krisis-krisis sebelumnya.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Misbakhun pun melihat sebenarnya sudah tidak ada lagi urgensi pembentukan RUU sektor keuangan. Berbagai aturan pendukung sudah tersedia seperti  UU Keuangan Negara, UU BI yang sudah diamendemen tiga kali, UU OJK dan LPS. "Apalagi yang mau diatur?" tanya dia.

Menurut dia, RUU Sektor Keuangan merupakan perombakan aturan yang sifatnya permanen. Sedangkan, permasalahan pandemi saat ini bersifat temporer.

Maka dari itu, diperlukan solusi yang sifatnya sementara saja dan tidak memerlukan RUU. "Karena kalau yang dirombak UU-nya nanti akan menimbulkan sentimen negatif bagi pasar," katanya.

Misbakhun mengatakan, draf RUU Sektor Keuangan sempat menghebohkan berbagai pihak dan menjadi sentimen negatif perihal pengaturan independensi BI. Padahal, draf tersebut saja belum berada di tangan Komisi XI DPR.

Ia khawatir pembahasan RUU sektor keuangan bisa mempengaruhi pemulihan ekonomi 2021. "Di awal pembahasannya saja sudah banyak silang pendapat, jangan sampai kita ribut membahas hal yang sebenarnya penyelesaiannya sudah ada," ujar dia.

Berbeda pendapat, Ekonom Senior Institute for Development on Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengatakan, terdapat urgensi dalam mereformasi sektor keuangan RI. Alasannya, jarak antar krisis semakin pendek seperti 2008, 2013, dan 2020.

Maka dari itu, perlu dibuat kebijakan baru di sektor keuangan yang akan mampu mengantisipasi krisis yang akan datang. Perubahan ketentuan itu terutama bisa difokuskan terhadap LPS.

Saat ini, LPS diberikan kewenangan penyelamatan bank yang sakit. Namun, sifatnya hanya sementara dalam UU Nomor 2 tahun 2020. Ketentuan itu juga tertuang dalam aturan turunan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan LPS dalam Rangka Melaksanakan Langkah-langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.

Dengan aturan tersebut, Aviliani mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan pun meningkat dan membuat sektor keuangan tidak goyah. "Namun ketika aturan itu kembali berubah jangan sampai masyarakat menjadi tidak percaya pada sektor keuangan sehingga kesinambungan ini adalah urgensinya," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan masih menunggu undangan dari DPR untuk pembahasan Omnimbus Law sektor keuangan. "Kami sudah siapkan drafnya, DPR juga," kata Sri Mulyani dalam Pertemuan dengan Pemimpin Redaksi Media Massa secara virtual, Selasa (16/2).

Dia menilai bahwa Omnimbus Law sektor keuangan sangat diperlukan guna memperbarui aturan lama. Dengan demikian, berbagai permasalahan di sektor keuangan bisa segera diperbaiki.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital dan fintech saat ini tak terelakkan. Sehingga diperlukan pengaturan kedua bagian tersebut dari sektor keuangan. "Pembaruan juga untuk aturan pasar modal," ujarnya.

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait