Bank Dunia: Indonesia Hemat Anggaran dari Kenaikan Harga BBM September
Bank Dunia memperkirakan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar mulai September lalu akan membantu pemerintah Indonesia menghemat anggaran setidaknya hingga 2025. Namun, anggaran subsidi pemerintah untuk bahan bakar kemungkinan masih akan terus bertambah.
"Pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar pada September untuk mengurangi tekanan fiskal, tetapi penghematan fiskal sebagian besar akan meningkat di tahun-tahun mendatang," kata Bank Dunia dikutip dari laporan Indonesia Economic Prospects (IEP), Kamis (29/12).
Kenaikan harga telah membantu pemerintah mengurangi kewajiban pembayaran subsidi BBM tahun ini sebesar 0,1% dari produk Domestik Bruto (PDB). Selanjutnya, penghematan disarankan meningkat sebesar 0,4% PDB selama periode 2023 hingga 2025.
Meski demikian, lembaga yang berbasis di Washington DC, AS itu memperkirakan alokasi subsidi untuk bahan bakar masih akan tetap besar, diperkirakan sekitar 1,8% dari PDB pada 2023 hingga 2025. Karena itu, untuk mengatasi persoalan subsidi tersebut, Bank Dunia kembali menekankan pentingnya pendalaman cakupan bantuan sosial dan sistem jaminan sosial untuk melindungi daya beli khususnya kelompok rentan.
Bank Dunia memperkirakan kelompok 40% rumah tangga termiskin di Indonesia hanya menikmati 19% dari subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah, sebaliknya sekitar 42% justru dinikmati oleh 20% kelompok masyarakat terkaya.
Di sisi lain, sekalipun harga solar sudah naik, Bank Dunia melihat masih di kisaran 55% dari harga keekonomiannya. Sedangkan harga pertalite masih sekitar sekitar 68%.
Pemerintah resmi menaikan harga BBM subsidi Pertalite dan Solar mulai 3 September 2022 di tengah kekhawatiran pembengkakan anggaran. Harga Pertalite naik menjadi Rp 10 ribu per liter dan Solar naik menjadi Rp 6.800 per liter.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 502,4 triliun pada tahun ini untuk subsidi dan kompensasi energi. Meski demikian, Kementerian Keuangan memperkirakan realisasinya akan melampaui pagu anggaran tersebut.
"Kami akan mencoba memenuhinya dari optimalisasi anggaran-anggaran yang tidak terpakai. Sejuah ini kira-kira, realisasinya akan sedikit di atas Rp 502,4 triliun untuk subsidi dan kompensasi sampai akhir tahun 2022," kata Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Desember, Selasa (20/12).
Pemerintah telah membayarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 416 triliun atau 82,8% dari pagu yang disediakan hingga 14 Desember 2022. Dana itu digunakan untuk subsidi kepada BBM, LPG tabung 3 kg dan listrik.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, volume impor minyak Indonesia mencapai 30,06 juta ton pada periode Januari-September 2022. Jumlah tersebut meningkat 16,89% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Berikut grafik Databoks:
