Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal akan melakukan kocok ulang (reshuffle) jajaran menterinya. Rencananya reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat, yaitu pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 pada 22 Mei mendatang atau setelah Hari Raya Idul Fitri awal Juni nanti.
Meski masa kerja Kabinet Kerja hanya tinggal lima bulan lagi, Jokowi kabarnya tetap akan mengganti beberapa Menteri karena sejumlah alasan dan pertimbangan.
Sinyal perombakan kabinet diungkapkan sendiri oleh Jokowi. Mengutip Koran Tempo Senin (29/4), Jokowi mengatakan tengah mempertimbangkan perombakan kabinet. Reshuffle akan dilakukan sebelum pengambilan sumpah Presiden RI terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 pada Oktober mendatang.
Dalam perombakan Kabinet Kerja untuk kelima kalinya ini, Jokowi membuka peluang masuknya sosok yang berlatar belakang politik untuk mengisi jabatan menteri. "Ada juga yang profesional," ujarnya.
(Baca: Istana Buka Peluang PAN dan Demokrat Masuk Kabinet Jokowi)
Kabar adanya rencana perombakan kabinet sebenarnya sudah berhembus satu pekan setelah Pemilu 17 April lalu. Tiga sumber Katadata.co.id di pemerintahan menyatakan Presiden memang mempertimbangkan penggantian beberapa menteri karena beragam faktor.
Alasan itu mulai dari beberapa menteri yang terancam kasus hukum, hasil Pilpres yang tidak terlalu menggembirakan kubu Jokowi, penilaian kinerja hingga pertimbangan strategis pembentukan kabinet baru pasca-pelantikan presiden terpilih Oktober mendatang.
“Kemungkinan Juni atau setelah Lebaran,” kata sumber tersebut, pekan lalu. Dengan mengganti menteri-menteri yang ‘bermasalah’ sejak dini, menurut dia, Jokowi ingin agar kabinet baru yang terbentuk pasca-pelantikan presiden terpilih Oktober mendatang akan dapat langsung bekerja.
Salah satu sinyal kuat perombakan kabinet adalah terancamnya sejumlah menteri oleh kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertama, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang terpapar kasus suap dana hibah Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI).
Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy didakwa telah memberikan suap Rp 400 juta kepada Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Mulyana dan dua stafnya, untuk memuluskan pencairan dana hibah yang diajukan Koni ke Kemenpora. Saat ini Imam berstatus sebagai saksi. Dalam persidangan Senin lalu (29/4), politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengaku menggunakan dana kementeriannya untuk ibadah umrah.
(Baca: Usut Kasus Suap, KPK Geledah Kantor Menteri Perdagangan)
Kedua, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita yang terseret dalam kasus dugaan kasus suap yang dilakukan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Dia mengaku mendapatkan uang Rp 2 miliar dari Enggar untuk mengamankan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang perdagangan gula kristal rafinasi melalui pasar lelang komoditas. Senin lalu, KPK menggeledah ruang kerja Enggar dan membawa sejumlah dokumen terkait lelang gula.
Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sempat dipanggil KPK. Dia menjadi saksi dalam kasus dugaan jual beli jabatan di kementeriannya yang melibatkan Ketua Umum Partai Persatuan pembangunan (PPP) Romahurmuziy. Lukman juga merupakan perwakilan PPP di Kabinet Kerja.
(Baca: Real Count Mencapai 51,49%, Prabowo Kian Sulit Kejar Jokowi)
Kinerja Ekonomi Kurang Baik Jadi Alasan Reshuffle
Kinerja ekonomi yang masih jalan di tempat dan menjadi sorotan pihak oposisi saat kampanye Pemilihan Presiden 2019 beberapa bulan terakhir, kabarnya juga menjadi pertimbangan Jokowi untuk merombak para Menteri di bidang ekonomi.
Beberapa ekonom juga mengusulkan hal yang sama. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal berpendapat sejumlah menteri ekonomi perlu diganti karena kinerjanya sangat membebani pemerintahan.
Dia merekomendasikan reshuffle tiga menteri yakni Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Ketiga sektor kementerian tersebut dianggap memiliki segudang masalah.
Di bawah Menteri Enggar, defisit transaksi berjalan mencapai titik terburuk dalam empat tahun terakhir pada 2018 lalu. Defisit disebabkan memburuknya kinerja perdagangan nonmigas, dibarengi meningkatnya impor.
(Baca: Ekonom Usul Jokowi Reshuffle Sejumlah Menteri Ekonomi)
