Menteri BUMN Berharap Cina Menangkan Tender Kereta Cepat
KATADATA ? Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sangat berharap konsorsium Cina dan BUMN bisa menang dalam proyek kereta cepat rute Jakarta ? Bandung. Dia mengatakan hingga saat ini pihaknya belum diajak bicara oleh pihak Jepang soal proyek ini, sedangkan dengan Cina pembicaraannya sudah cukup matang.
"Mohon doanya agar kami bisa memenangkan (proyek) high speed rail dan bermitra dengan Cina. Kalau Jepang belum tahu (skema) mereka seperti apa," kata Rini di kantornya, Jakarta, Kamis (13/8).
Menurut dia, konsorsium BUMN yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PTPN VIII (Persero), PT LEN (Persero), dan PT INKA (Persero) sudah siap bermitra dengan Cina untuk membangun megaproyek ini. Dia juga memastikan tidak akan ada uang negara yang dikeluarkan untuk proyek ini, jika konsorsium Cina - BUMN yang menggarapnya. Konsorsium akan mengandalkan pinjaman perbankan untuk mendanai proyek infrastruktur ini.
Meski demikian, konsorsium ini belum tentu bisa menang tender ataupun ditunjuk untuk menggarap kereta cepat. Keputusan mengenai siapa yang akan mengerjakan kereta cepat baru akan diumumkan Jokowi paling lambat pada akhir bulan ini. "Bapak Presiden meminta sebelum akhir bulan ini sudah ada pemenangnya," ujar Rini.
(Baca: Proyek Kereta Cepat, Pemerintah Kaji Proposal dari Cina dan Jepang)
Pihak Cina yang diwakili oleh Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Xu Saoshi kemarin sudah menyerahkan hasil studi kelayakan proyek tersebut kepada Presiden Joko Widodo, kemarin. Dalam hasil studinya, nilai investasi untuk menggarap proyek tersebut mencapai US$ 5,5 miliar atau sekitar Rp 74,7 triliun.
Dalam studi kelayakan tersebut, Cina menjanjikan akan menyelesaikan proyek dalam tiga tahun. Jika Presiden setuju, maka konsorsium Cina-BUMN akan memulai pekerjaannya pada bulan depan, sehingga bisa selesai pada 2018. Pihak Cina juga menawarkan pinjaman dengan bunga 2 persen selama 40 tahun. Pinjaman ini diberikan masa tenggang atau grace period selama 10 tahun untuk pengembaliannya.
Berbeda dengan Cina, Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) sudah menyelesaikan studi kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung lebih dulu. Dari hasil studinya, Jepang merekomendasikan pemerintah untuk membentuk BUMN baru yang khusus menangani kereta cepat. Hal ini diperlukan untuk mengejar efektivitas pembiayaan proyek tersebut.
Hasil studi JICA menyebut total investasi yang dibutuhkan dalam proyek tersebut mencapai Rp 60 triliun. Pendanaannya lebih besar dibebankan kepada BUMN, yakni sebesar 74 persen. Sisanya, pemerintah 16 persen dan swasta sebesar 10 persen.
(Baca: Proyek Kereta Cepat di Bawah Supervisi Sekretaris Kabinet)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengakui proyek kereta cepat, saat ini menjadi rebutan beberapa negara. Bahkan, dia mengatakan ada beberapa pihak yang mencoba memanfaatkan pejabat negara untuk mendapatkan proyek tersebut.
"Memang di dalam proyek ini ada backing dan pejabat yang ingin bisnis," kata dia.
Meski demikian, dia tidak mempedulikan siapa backing pejabat yang bermain dalam proyek ini. Menurut dia, pemerintah akan tetap memilih yang terbaik dari negara yang mengajukan tawaran proyek tersebut. "Kita adu Jepang dan Cina, kami cari mana yang paling baik dan murah," ujar Rizal.
