Ditugasi Jokowi Garap Tol, HK Minta Modal Rp 12,7 Triliun
KATADATA - PT. Hutama Karya meminta Penyertaan Modal Negara hingga Rp 12,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 mendatang. Corporate Secretary Hutama Karya Sigit Roesanto mengatakan tambahan modal ini dibutuhkan setelah mendapatkan penugasan khusus dari Presiden Joko Widodo untuk menggarap delapan ruas tol Trans Sumatera sesuai Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015.
Dalam Perpres tersebut, HK diperintahkan merampungkan delapan ruas tol Trans Sumatera hingga 2019. Kedelapan ruas tersebut yaitu Medan - Binjai, Palembang - Indralaya, Pekanbaru - Dumai, dan Bakauheni - Terbanggi Besar. Lalu ada ruas Pematang Panggang - Kayu Agung, Palembang - Tanjung Api-api, dan Kisaran - Tebing Tinggi.
Sigit mengatakan total kebutuhan dalam membangun infrastruktur darat tersebut mencapai Rp 82,5 triliun hingga 2019. Melihat kebutuhan dana yang sangat besar ini, HK kemudian meminta tambahan modal untuk mensukseskan pembangunan Trans Sumatera. (Baca juga: Dengan Rp 14 Triliun, Jasa Marga Akan Bereskan Empat Ruas Tol Ini).
Sebenarnya, dalam APBN 2016, perusahaan telah mengajukan PMN sebesar Rp 3 triliun. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat menunda usulan tersebut. Ketika Perpres keluar, perseroan menghitung ulang kebutuhan dananya dan menemukan angka Rp 12,7 triliun yang diajukan masuk dalam APBNP 2016. “Karena ada penekanan bahwa tanpa PMN tidak akan selesai,” kata Sigit ketika berbincang dengan Katadata di kantornya, Selasa semalam, 24 November 2015.
Dari total kebutuhan Rp 82,5 triliun tersebut, sebesar Rp 52,8 triliun bersumber dari PMN, Rp 20 triliun akan mengandalkan pinjaman perbankan maupun pinjaman luar negeri, dan sisanya, Rp 9,6 triliun, menggunakan dana pinjaman lembaga keuangan semodel PT. Sarana Multi Infrastruktur. “Tahun depan kami sudah dapat Rp 1,6 triliun dari SMI dari rencana Rp 4,5 triliun,” ujarnya. (Baca pula: Tol Bandung Terganjal Lahan, Ridwan Kamil Minta Bantuan Rizal Ramli).
Rencananya, HK akan mengajukan PMN lebih besar lagi pada 2017, yakni mencapai Rp 27,4 triliun. Walau suntikan tersebut terasa cukup besar, Sigit menyatakan langkah ini mesti dilakukan. Berpayung hukum Perpres 117 tersebut, dia optimistis DPR tidak akan menolaknya. Namun bila Dewan tak menerima, dia akan lapor Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk mencari jalan keluar.
