Jokowi Minta Proyek Kementerian PUPR Digarap Kontraktor Daerah
KATADATA - Presiden Joko Widodo meminta proyek-proyek infrastruktur yang digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dikerjakan oleh para kontraktor lokal di daerah masing-masing. Jika kontraktor nasional yang menggarap, maka kontraktor daerah harus terlibat dalam proyek tersebut, dengan cara di subkontrakkan.
"Kalau tidak bisa 100 persen, usahakan paling tidak 50 persen proyeknya dikerjakan oleh kontraktor lokal," kata Jokowi saat penandatanganan kontrak kegiatan 2016 PUPR di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (6/1). (Baca: Pemerintah Komitmen Bangun Jalan Trans Papua)
Jokowi ingin daerah juga mendapatkan manfaat dari penyerapan anggaran Kementerian PUPR selain infrastruktur yang dibangun di daerahnya. Dengan melibatkan kontraktor lokal, peredaran uang dari suatu proyek bisa berputar di daerah tersebut. Dengan begitu perekonomian daerah juga bisa tumbuh dengan cepat.
Jokowi juga meminta kontraktor memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri. Kontraktor yang bisa memenangkan proyek pemerintah harus mengutamakan meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). (Baca: Kementerian Pekerjaan Umum Sukses Garap 8 Proyek Mangkrak)
"Jangan ada lagi impor pipa, padahal di Batam ada produsennya. Jangan lagi impor baja karena PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. telah memproduksi baja," ujarnya.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini, Kementerian PUPR mendapat anggaran sebesar Rp 104 triliun. Nilai ini merupakan alokasi yang paling besar dibandingkan kementerian dan lembaga lainnya.
Menurut Jokowi, seharusnya dengan anggaran yang besar, Kementerian PUPR bisa memberikan manfaat yang besar juga bagi pembukaan lapangan kerja. Apalagi sektor infrastruktur ini dapat dikatakan sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. (Baca: Jokowi Minta Empat Kementerian Lelang Proyek Lebih Cepat)
