Bantah Klaim Rizal Ramli, Jokowi: Belum Ada Putusan Blok Masela

KATADATA - Sikap pemerintah terhadap rencana pengembangan Blok Masela masih simpang-siur. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli sempat mengklaim, pemerintah telah memutuskan pengembangan blok kaya gas di Laut Arafuru itu menggunakan skema darat atau onshore (onshore LNG/OLNG). Namun, klaim tersebut langsung ditepis oleh Presiden Joko Widodo.

Melalui Juru Bicara Presiden, Johan Budi S.P., Jokowi menegaskan hingga saat ini belum memutuskan metode pembangunan Blok Masela: menggunakan skema pengolahan di laut (offshore)  atau di darat (onshore). Presiden masih mengkaji seluruh aspek proyek tersebut lantaran besarnya skala dan kompleksitas proyek Masela. "Keputusan harus dibuat dengan sangat berhati hati," kata Johan dalam pernyataan tertulisnya kepada Katadata, yang disebutnya merupakan suara Presiden, Selasa (23/2).

Dalam mengambil keputusan, Jokowi menyatakan, tidak hanya mempertimbangkan aspek komersial dan teknis. Tapi juga mengkaji aspek sosial, budaya dan ekonomi, hingga pengembangan kawasan setempat. Pada saat ini, Presiden mengaku sudah mendengar berbagai masukan dan memahami argumen dari berbagai pihak. "Baik yang berpendapat membangun kilang di laut maupun membangun kilang di darat."

(Baca: Pemerintah Kaji Pendanaan untuk Kembangkan Kawasan Blok Masela)

Namun, perhatian utama Presiden adalah bagaimana masyarakat Maluku Selatan dan Maluku secara keseluruhan menperoleh manfaat secara maksimal dari keberadaan proyek gas Masela tersebut. Selain itu, memberikan manfaat yang maksimal bagi negara.

Sebelumnya, melalui siaran pers Kemenko Maritim, Senin malam (22/2), Rizal menyatakan pemerintah akan mengembangkan Lapangan Abadi Blok Masela dengan skenario pembangunan kilang gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di darat. “Keputusan itu diambil setelah dilakukan pembahasan secara menyeluruh dan hati-hati, dengan memperhatikan masukan dari banyak pihak," katanya. Pertimbangannya, pemerintah sangat memperhatikan efek berantai serta percepatan pembangunan ekonomi Maluku khususnya, dan Indonesia Timur pada umumnya.