Maluku Dapat Rp 5 Triliun dari Development Fund Blok Masela
KATADATA - Pemerintah sedang menggodok konsep dana pembangunan atau development fund Blok Masela di Laut Arafura, Maluku. Dana tersebut nantinya digunakan untuk pengembangan wilayah di sekitar ladang gas tersebut. Dengan begitu infrastruktur di daerah timur bisa lebih cepat terbangun.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan ide awal pembentukan dana pengembangunan Blok Masela datang dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil. Adanya dana tersebut diharapkan dapat membantu penerimaan daerah. Selama ini penerimaan daerah hanya bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahkan dia menilai APBD yang didapatkan pemerintah daerah relatif kecil. “Jadi akan dobel APBD-nya, bangun jalan bisa lebih cepat," kata dia seusai diskusi mengenai Blok Masela di DPR Jakarta, Rabu (2/3). (Baca: Peta Kabinet soal Pengembangan Blok Masela Berubah)
Mekanisme pembentukan dana tersebut saat ini masih dikaji oleh pemerintah. Dana ini akan diterapkan jika pemerintah mengambil opsi pengolahan gas Masela di laut atau off shore. Konsep ini juga akan mulai berlaku setelah lapangan gas tersebut beroperasi, yang diperkirakan baru mulai 2024. Nantinya ada dana yang disisihkan dari penjualan gas di Blok Masela. Nilainya sekitar Rp 5 triliun per tahun. Dana ini kemudian dibagi rata kepada daerah-daerah yang berada di sekitar Blok Masela.
Dana pembangunan ini nantinya akan dikelola badan percepatan pembangunan Maluku. Badan ini khusus dibentuk oleh pemerintah, seperti Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) di Aceh. Semangatnya yakni meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan bangsa. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. (Baca: Pemerintah Bentuk Badan Percepatan Pembangunan Blok Masela)
Meski begitu, Amien mengatakan saat ini dirinya fokus pada revisi proposal rencana pengembangan wilayah kerja atau Plan of Development (PoD). PoD diharapkan dapat segera disetujui. Dengan begitu gas yang ada di dalam perut bisa bisa dimanfaatkan. Saat ini ada potensi sebesar 10,37 triliun kaki kubik (tcf).
Dia juga mendukung adanya perpanjangan blok tersebut. Mengingat kemungkinan baru bisa beroperasi 2024, sementara kontrak akan berakhir pada 2028. Dengan perpanjangan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat lebih ke masyarakat. “Pokoknya gas ini akan diambil sampai 2048,” ujar dia. Dengan potensi gas sebesar itu, dia yakin Inpex Corporation selaku operator tidak akan melepas Blok Masela. Apalagi sudah mengeluarkan dana investasi sebesar US$ 1,2 miliar. “Kalau dia melepas kan rugi segitu,” ujar dia.
Di sisi lain, Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Ronnie Higuchie menentang pembentukan dana tersebut. Dana tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan daerah. Sebab menurut dia, di masing-masing daerah penghasil migas seperti Aceh, Kalimantan, Sulawesi dan Papua akan meminta hal serupa kepada pemerintah. "Itu hanya iming-iming saja supaya Floating liquefied natural gas (FLNG) disetujui," ujar dia di Gedung DPR Jakarta, Rabu (2/3). (Baca: Penggelembungan Nilai Kilang Darat LNG (OLNG) di Blok Masela)
