BPK Temukan Kebijakan Pangan Nasional Bermasalah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah dalam kebijakan pangan nasional. Dalam audit kebijakan kinerja pangan dan implementasinya, Anggota IV BPK RI Rizal Djalil mengatakan pemeriksaan juga menyangkut kinerja pengadaan dan penyaluran pupuk.
Menurut dia, latar belakang pemeriksaan ini dipicu oleh kenaikan harga pangan saat ini, yang sebetulnya kerap terjadi. “Misalnya harga daging yang diminta presiden Rp 80.000 per kilogram, tapi realitas di lapangannya bagaimana?” kata Rizal saat acara temu media, di Kantor BPK RI, Jakarta, Senin, 20 Juni 2016. (Baca: Impor Daging Sapi Terus Dibuka hingga Harga Turun).
Untuk membedah dan mencari solusi atas permasalahan tersebut, BPK berinisiatif menyelenggarakan pertemuan dan mendiskusikannya bersama berbagai pihak. Diskusi yang akan digelar besok bertema “Kebijakan Pangan Nasional: Pengadaan Dalam Negeri vs Impor”. Rencananya, akan hadir Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Ketua HKTI, dan Kepala Daerah.
Pada pertemuan tersebut, BPK juga akan menyerahkan hasil pemeriksaan kinerja pangan nasional. Sedikit mebeberkan isinya, Rizal mengatakan ada persoalan data yang kronis terkait dengan produksi dan produktivitas hasil pangan di lapangan. Lembaga audit negara iti juga menemukan masalah dalam konsumsinya. (Baca: 300 Ton Daging Sapi Impor Asal Australia Telah Tiba).
Menurut Rizal, pada dasarnya BPK hanya ingin melihat dan mencari solusi atas kinerja pengadaan pangan, dan tidak anti terhadap impor yang dilakukan pemerintah. Namun, institusinya hendak mengkritisi mengapa impor dilakukan. “Kami mempertajam apakah perlu impor atau tidak. Kalau memang perlu, ya impor saja. Masa BPK membiarkan rakyat kelaparan,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Kelanjutan BPK RI Blucer Welington Rajagukguk menjelaskan tidak adanya data yang akurat kerap menjadi penyebab masalahan pangan. Padahal, dari hasil pemeriksaan terlihat data produksi masih mencukupi untuk memasok kebutuhan masyarakat. Karenanya, rasionalisasi impor harus jelas dengan menggunakan data yang akurat.
“Tujuan akhir BPK yaitu memberikan rekomendasi bagaimana mengatasi masalah yang sudah sering terjadi. Harapannya, suatu saat bangsa kita dapat berproduksi secara lebih akurat, cadangan yang jelas, dan rasionalisasi yang menguntungkan rakyat,” ujarnya. (Baca: Harga Daging Tinggi, Jokowi: Tak Mungkin Turun Dalam 1-3 Hari).
Dengan demikian, Blucer mengatakan, sebenarnya masalah pangan dapat diselesaikan jika menyentuh ke dasarnya, yaitu sejaub mana Indonesia dapat mengkalkulasu kebutuhan pangannya secara tepat dan akurat. Dengan menggelar diskusi, dia berharap menghadirkan solusi jitu agar masalah yang kerap berulang setiap tahunnya tidak terjadi lagi.
