Anggaran Dipangkas, Proyek Pembangunan 700 Rusun Tahun Ini Tertunda
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunda pembangunan 700 unit rumah susun tahun ini. Penundaan ini merupakan konsekuensi dari program pemangkasan anggaran kementerian tahun ini.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan pihaknya mengajukan pemangkasan anggaran perumahan tahun ini sebesar Rp 355 miliar. Sekitar 31 persen atau Rp 110 miliar diantaranya merupakan anggaran untuk membangun 700 unit rumah susun tersebut.
Proyek pembangunan 700 unit rumah susun (rusun) yang terhambat ini berada di dua daerah. Yakni di wilayah Entikong (Kalimantan Barat) dan rusun untuk mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM). "Jadi ada dua, UGM dan Entikong, yang di-self blocking (anggarannya dihemat), dengan besaran Rp 110 miliar," kata Syarif kepada Katadata pekan lalu.
Dia mengaku alasannya memilih memangkas anggaran untuk pembangunan rusun di dua lokasi ini, adalah karena proyeknya memang belum siap. Kementerian juga menganggap proyek rusun tersebut relatif memiliki banyak permasalahan. (Baca: Proyek Infrastruktur Ditunda, Dana 2 Kementerian Dipotong Rp 12,5 T)
Pembangunan rusun di UGM ditunda, karena sebagian aset, khususnya lahan, masih dipegang oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Riset, Teknologi, dan Dikti. Aset ini belum diserahkan kepada Kementerian PUPR. Sedangkan untuk rusun Entikong Syarif menjelaskan pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah provinsi Kalimantan Barat hingga saat ini masih belum rampung.
Syarif mengatakan tertundanya pembangunan 700 unit rusun ini akan berdampak pada Program Satu Juta Rumah yang ditargetkan bisa terbangun setiap tahunnya. Mengingat proyek rusun merupakan salah satu bagian dari program ini. Apalagi untuk mengatasi keterbatasan lahan perumahan, proyek rusun seharusnya bisa diandalkan.
Dia juga mengakui realisasi pengerjaan proyek rusun dan program sejuta rumah, masihi berjalan lambat. Sehingga akan sulit untuk mencapai target. Pemerintah juga harus bisa mendorong swasta untuk berperan lebih besar dalam mengejar target penyediaan rumah baru bagi masyarakat.
