Perubahan Skema Kilang Bontang Butuh Restu Menteri ESDM
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum berencana mengubah skema pembangunan kilang minyak di Bontang, Kalimantan Timur. Hingga kini, pembangunan kilang tersebut masih menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Kementerian ESDM Setyorini Tri Hutami mengaku belum ada arahan mengubah skema pembangunan Kilang Bontang dari KPBU menjadi penugasan kepada PT Pertamina (Persero). Jika skema pembangunannya berubah maka harus merevisi Keputusan Menteri ESDM.
“Kami belum terinformasikan kalau ada penugasan untuk itu. Artinya perubahan itu baru wacana,” kata dia di Kementerian ESDM, Rabu malam (10/8). (Baca: Skema Berubah, Pemerintah Tawari Iran Garap Kilang Bontang)
Menurut Rini, pemerintah saat itu memilih skema KPBU untuk pembangunan Kilang Bontang karena Pertamina sudah mendapat penugasan untuk membangun kilang di Tuban, Jawa Timur. Jadi, apabila semua dibebankan kepada Pertamina akan terlalu memberatkan pendanaannya.
Dengan skema penugasan, Pertamina akan mencari mitra sendiri untuk membangun kilang. Tapi, jika KPBU maka Pertamina bekerja atas nama pemerintah. Penentuan mitranya melalui proses lelang.
Namun, Rini belum bisa menilai skema yang lebih cepat untuk proses pembangunan kilang. Apalagi, saat ini Kilang Tuban dan Kilang Bontang masih dalam proses di bawah koordinasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) . “Masih melakukan persiapan-persiapan jadi belum bisa dibilang ini berhenti,” ujar dia.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I.G.N. Wiratmaja mengatakan, sampai saat ini skema pembangunan kilang di Tuban memang masih menggunakan KPBU. Tapi, pemerintah sedang mencari jalan untuk mempercepat proyek tersebut. (Baca: Investor Swasta Dapat Banyak Insentif untuk Bangun Kilang Bontang)
Ia masih enggan menyebutkan, langkah yang akan ditempuh pemerintah untuk mempercepat pembangunan kilang. “Berbagai opsi sedang dibahas. Kalau sudah terbentuk nanti kami sampaikan,” kata dia.
Yang jelas, kilang harus terbangun untuk mendukung target pertumbuyhan ekonomi sebesar enam persen pada 2025. Dengan target itu, kebutuhan minyak diperkirakan mencapai 2,6 juta barel sehari sehingga membutuhkan banyak kilang minyak.
Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto mengatakan, pemerintah semula menetapkan pembangunan kilang Bontang dengan skema KPBU. Namun, belakangan pemerintah lebih condong kepada penugasan langsung.
"Bontang sampai saat ini masih KPBU. Tapi mungkin akan lama (pembangunannya), maka skemanya berubah seperti Kilang Tuban (penugasan langsung)," ujar Dwi dalam acara pelepasan engineer Pertamina untuk alih teknologi, di kantor pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (10/8). (Baca: Kementerian ESDM Terbitkan Aturan Kilang Mini)
Di sisi lain, Dwi menyatakan, telah menerima pernyataan minat dari beberapa calon mitra strategis untuk membangun Kilang Bontang. Antara lain dari Iran dan Oman. "Kami lihat yang selain Rosneft. Banyak juga negara lain, termasuk Oman, menyatakan minatanya. Iran juga menyampaikan minatnya," ujar dia.
