Menhub Usulkan Keputusan Presiden Percepat Waktu Bongkar Muat
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan ada Keputusan Presiden (Keppres) terkait program pelayanan satu atap antarlembaga. Payung hukum ini untuk mengatasi masalah waktu tunggu bongkar muat barang di pelabuhan atau dwelling time yang kembali dikeluhkan Presiden Joko Widodo pekan lalu.
Pada Selasa mendatang, seluruh instansi terkait pelayanan satu atap akan bertemu untuk membahas usulan Keppres tersebut. Budi juga meminta agar masalah dwelling time dapat segera diselesaikan dalam waktu satu bulan.
“Agar pelayanan satu atap berjalan efektif,” kata Budi dalam keterangan resmi Kementerian Perhubungan, Senin, 19 September 2016. (Baca: Jokowi Minta Waktu Bongkar Muat di Pelabuhan Turun Lagi Jadi 2 Hari).
Dari sisi Kementerian, Direktur Jenderal Perhubungan Laut akan mengeluarkan Surat Keputusan Dirjen agar pelayanan di pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) memiliki standar sama. Budi meminta PT Pelindo I hingga IV beroperasi 24 jam untuk mengatasi berbagai masalah.
Keempat badan usaha milik negara tersebut pun diminta menerapkan tarif yang bersaing. “Serta tidak saling menyalahkan dan bekerja dengan koordinasi Dirjen Perhubungan Laut,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan belum puas dengan capaian penurunan dwelling time di pelabuhan. Walau mengakui saat ini sudah terlihat lebih baik, dia memerintahkan waktu bongkar muat kembali dipersingkat.
Dua tahun lalu, waktu bongkar muat di pelabuhan 6 - 7 hari, sekarang sudah turun hingga setengahnya. Bahkan Jokowi sempat menyebut sudah menyamai Malaysia. Namun, Jokowi masih belum puas dengan capaian tersebut. (Baca: Rizal Ramli: Dwelling Time Indonesia Tak Bisa Menandingi Singapura).
“Tadi saya tanya sudah 3,2 sampai 3,7 hari. Saya minta di dua hari, perbaiki lagi. Tidak hanya di Tanjung Priok, yang lain juga, seperti di Belawan,” ujarnya saat meresmikan pengoperasian Terminal Petikemas Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok (NPCT 1), Jakarta, Selasa, 13 September 2016.
Target Jokowi terkait penurunan dwelling time ini cukup serius. Tahun lalu, dia sempat meminta dweling time diturunkan hingga di bawah lima hari. Setelah enam bulan berjalan, target ini tidak terealisasi. Akhirnya, dia mencopot Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman saat itu, Indroyono Soesilo, yang digantikan Rizal Ramli.
Tahun lalu dwelling time masih enam hari, tapi sejak awal 2016 turun menjadi 4,7 hari. Artinya sudah sesuai dengan target. Namun, Jokowi belum puas. Dia kembali memasang target dwelling time menjadi 3 hari, dan harus sudah terkejar pada April. Jika target tersebut tidak tercapai, Presiden mengancam akan mencopot para pejabat yang bertanggung jawab atas masalah itu.
Dalam sambutannya saat peresmian NPCT 1, Jokowi menekankan semua pihak terus berupaya mengejar target ini mengingat persaingan dunia sangat ketat dan Indonesia sudah tertinggal. Setiap negara sedang membangun infrastruktur dan melakukan inovasi untuk mendukung daya saingnya. (Baca: Dongkrak Tanjung Priok, Jokowi Resmikan Terminal Kalibaru).
Jokowi menegaskan Indonesia jangan sampai kalah lagi dan harus menjadi pemenang dalam persaingan ini. Pembangunan terminal berteknologi modern terbaru di Tanjung Priok merupakan salah satu upayanya.
Makanya, Jokowi terus memantau perkembangan pembangunan NPCT 1 yang dimulai sejak 2012. Dia meminta PT Pelabuhan Indonesia II mempercepat penyelesaian proyek ini hingga lima terminal pada 2019.
