Target Penandatanganan Blok East Natuna Mundur 2017
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memasang target baru penandatanganan kontrak Blok East Natuna. Kontrak pengelolaan blok minyak dan gas bumi di Laut Natuna ini diharapkan bisa terlaksana awal tahun depan.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, penandatanganan kontrak Blok East Natuna semula ditargetkan bisa terlaksana 14 November lalu. Namun, karena pembahasan syarat dan ketentuan dalam kontrak belum disepakati maka prosesnya menjadi mundur. (Baca: Pembahasan Kontrak Blok East Natuna Alot)
"Kami bikin target baru lagi, Insya Allah awal tahun 2017," kata Arcandra di forum bisnis bertema "Pengembangan Migas di Kawasan East Natuna untuk Kedaulatan Energi dan Bangsa" di Jakarta, Selasa (6/12). Salah satu poin yang belum disepakati adalah bagi hasil antara negara dan kontraktor pengelola Blok East Natuna.
Di sisi lain, menurut dia, pengembangan Blok East Natuna tidak bisa bergantung pada teknologi lama. Alasannya, hal itu membuat biaya investasi pengembangan menjadi mahal dan memberatkan keekonomian proyek. Apalagi, dengan harga minyak masih rendah dan banyak mengandung karbon dioksida (H2o).
Permasalahannya, perlu insentif dari pemerintah untuk memakai teknologi yang mutakhir. Insentif yang ditawarkan antara lain, insentif fiskal dan pemberian skema bagi hasil menggunakan skema gross split.
Dengan skema tersebut, pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada konsorsium kontraktor untuk memilih teknologinya sendiri dalam mengembangkan Blok East Natuna. Harapannya, konsorsium lebih cepat melakukan proses bisnis untuk mengembangkan blok kaya gas tersebut. (Baca: Pengembangan Blok East Natuna Hadapi Tiga Tantangan)
Saat ini, menurut Arcandra, yang menjadi kendala untuk memasukkan teknologi baru adalah proses di SKK Migas yang membutuhkan waktu lima tahun. Ia membandingkan dengan negarab lain, seperti Peru, yang hanya membutuhkan waktu 22 bulan.
