Tim Reformasi Pajak, Sri Mulyani Libatkan KPK, IMF, Pengusaha

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya membentuk tim reformasi perpajakan untuk mendongkrak rasio pajak yang sejak lama mandek di kisaran 11 persen. Tim tersebut diisi berbagai kalangan, mulai dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pelaku usaha, pengamat atau ahli, hingga lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).   

Sri Mulyani menjelaskan, tim reformasi bakal bertugas selama empat tahun mulai 2017 sampai 2020. Setiap kuartal, tim bakal menetapkan prioritas yang akan dicapai. Salah satu tujuan utamanya yaitu meningkatkan rasio pajak dari 11 persen menjadi 15 persen. (Baca juga: Ada Kasus Suap Pajak, Sri Mulyani Siapkan 5 Langkah Reformasi)

Rencananya, pada Februari 2017, tim akan menyampaikan secara rinci prioritas dan langkah-langkah yang akan dijalankan. “Kami akan cukup open-minded mengenai prioritas setiap kuartalnya, sehingga kami akan memberikan kesempatan kepada tim untuk konsolidasi selama sebulan ini,” kata Sri Mulyani usai pembentukan tim tersebut di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (20/12).

Ia menekankan, tim ini akan memperkuat Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai. Dari sisi perpajakan, tim bakal berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menaikkan kepercayaan terhadap pengelolaan basis data atau administrasi pajak. Selain itu, tim akan meningkatkan integritas, dan produktivitas aparat pajak.

(Baca juga: Ada Tim Reformasi, Darmin Minta Tetap Percaya Aparat Pajak)

Sedangkan dari sisi kepabenan dan cukai, tim bakal berperan dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai. 

Tim ini juga akan mempersiapkan pembentukan Badan Penerimaan Negara. Sekadar informasi, dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) terdapat satu pasal yang menyinggung perihal pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Karena itu, tim juga akan membahas elemen-elemen yang dibutuhkan untuk membentuk badan tersebut seperti struktur kelembagaan, kompleksitas tugas, bidang tugas, perekrutan pekerja, dan lain sebagainya. (Baca juga: Penerimaan Negara Terancam Makin Seret Tahun Depan)

Sri Mulyani memaparkan, tim ini bakal terbagi dalam empat kelompok yakni pengarah, advisor, observer, dan pelaksana. Tim pengarah bertugas memberikan pengarahan dalam menetapkan kebijakan untuk melakukan reformasi dalam struktur organisasi, SDM, infrastruktur, penganggaran, peraturan perundang-undangan, basis data, proses bisnis, dan teknologi informasi.

Selanjutnya, tim advisor bertugas memberikan masukan dalam rangka reformasi kepabenaan dan cukai berdasarkan teori dan keilmuan. Di sisi lain, tim observer bertugas mengamati dan memberikan masukan sesuai dengan latar beiakang dan pengalaman dalam bidang yang dikuasainya. 

Terakhir, tim pelaksana di antaranya bakal bertugas mengkoordinasikan penyusunan arah kebijakan baik yang terkait organisasi, SDM, infrastuktur, penganggaran, peraturan perundang-undangan, basis data, proses bisnis, maupun teknologi informasi.

Selain itu, tim pelaksana akan berkoordinasi menyiapkan landasan hukum dan harmonisasi regulasi. Selebihnya, tim akan melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh tim pengarah untuk memonitor dan melakukan evaluasi reformasi. 

Sri Mulyani menambahkan, akademisi, praktisi, tenaga ahli, komite pengawas perpajakan, pelaku usaha, dan wartawan bakal dilibatkan dalam tim reformasi sebagai observer dan advisor. Di samping itu, tim reformasi akan melakukan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dengan tim reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat, serta instansi terkait.