Untuk mempertahankan perumbuhan ekonomi, pemerintah harus terus berbenah diri untuk memperbaiki kemudahan investasi di Indonesia.
Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan gedung perkantoran di Jakarta Arief Kamaludin|KATADATA

Ketua Direktur Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, ada dua faktor utama yang akan menjadi penghambat perkembangan ekonomi di Indonesia di 2017 ini. Keduanya berasal dari kebijakan ekonomi global dan faktor internal atau domestik.

Yose menjelaskan, faktor global yang paling perlu dicermati adalah kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) pasca terpilihnya Donald Trump. Beberapa kebijakan Trump disinyalir akan membuat Bank Sentral AS The Federal Reserve (The Fed) menaikan suku bunganya secara signifikan pada tahun ini.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Hal tersebut menyebabkan arus keluar dana (capital outflow) di negara berkembang, termasuk Indonesia. "Kebijakan Trump yang akan melakukan ekspansi, pengurangan pajak, dan proteksionisme membuat mudiknya dolar Amerika akan terasa," ujar Yose saat konferensi pers di gedung Pakarti Center, Jakarta, Rabu (11/12).

(Baca juga:  Rapor 2016 Pemimpin Asia, Jokowi Mencetak Nilai Biru)

Bagi Indonesia, kata Yose, hal tersebut akan berdampak kepada pendapatan negara. Sebab, kenaikan suku bunga The Fed, menyebabkan premi yang harus dibayarkan Indonesia menjadi lebih besar ketika mengeluarkan Surat Utang Negara (SUN). Imbal Jasa (yield) pun akan terus bergerak naik, sehingga ruang moneter untuk menurunkan suku bunga nasional menjadi semakin sempit. Hal ini juga akan membuat Rupiah semakin tertekan dengan adanya penguatan nilai tukar dolar Amerika.

Lebih lanjut, Yose menjelaskan, peluang Indonesia untuk memperoleh investasi dari negara lain (Foreign Direct Investment/FDI) khususnya dari AS akan semakin berat. Yose mencontohkan, dampak retorika kebijakan Trump ini telah membuat perusahaan sekelas Ford membatalkan investasinya di Meksiko dan lebih memilih untuk kembali berinvestasi di AS. “Alhasil, pemerintah harus terus berbenah diri untuk memperbaiki kemudahan investasi di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan faktor internal atau domestik, Yose menjelaskan, terdapat beberapa faktor yang bisa menyandera perkembangan ekonomi Indonesia. Yang paling utama adalah stabilitas politik dan perubahan sosial di masyarakat.

Grafik: Cadangan Devisa dan Nilai Tukar Rupiah Des 2015-Des 2016
Cadangan Devisa dan Nilai Tukar Rupiah Des 2015-Des 2016

Belakangan ini, Yose menilai, stabilitas politik dan sosial sedang mengalami gejolak akibat isu-isu terkait suku, agama dan ras (SARA). Hal tersebut menyebabkan resiko investasi meningkat, yang menyebabkan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia akan menurun.

(Baca juga: Pertemuan Trump dan Jack Ma Dongkrak Saham Alibaba)

"Dalam jangka panjang akan ada perubahan nilai, misal ultranasionalis yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi dan bisnis, pemahaman radikal agama. Ini menyebabkan resiko investasi," ujar Yose.

Kedua, implementasi paket kebijakan ekonomi yang dinilai belum maksimal karena masih adanya kendala di tingkat daerah. Selain itu, masih banyak sektor yang enggan melakukan reformasi, terutama dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketiga, kondisi harga pangan yang cenderung tinggi dan kemungkinan akan tetap fluktuatif di 2017.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Haryo Aswicahyono mengatakan, investasi melalui peran swasta ini masih menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia.

(Baca juga:  Berkat Utang, Cadangan Devisa Melonjak US$ 4,9 Miliar)

Alasannya, sisi penerimaan masih melemah dan hutang Indonesia yang tidak bisa semakin tinggi karena terbentur Undang-Undang (UU). Dengan demikian, Haryo mengatakan, pemeritah harus memberikan 'karpet merah' ke pihak swasta dalam melakukan investasi terutama dalam pembangunan infrastruktur.

 "Masalahnya, pemerintah masih ambigu ketika mengundang swasta. Masih memberikan privilage ke BUMN," ujar Haryo.

 Oleh karenanya, Haryo berharap, pemerintah dapat merespon hal tersebut dengan memberikan fleksibilitas, terutama dalam pengupahan, penyediaan tanah, perolehan izin, dan sebagainya.

(Baca juga:  Pemerintah Cina Ancam Serang Balik Kebijakan Trump)

Miftah Ardhian
Artikel Terkait
Agus menyatakan target inflasi sebesar 3,5% nilai tukar rupiah Rp 13.500 per dolar Amerika Serikat (AS) sudah sejalan dengan proyeksi BI.
BEI mencatat ada peningkatan jumlah investor sebesar 20 persen pada semester I-2017
"Bahwa produksi otomotif meningkat di paruh kedua ini dan ini membuktikan daya beli masyarakat masih bertenaga," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto