Penerimaan Negara 2016 Meleset, DPR Kritik Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuai banyak kritik saat memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 di Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Rabu (18/1). Penyebabnya, para anggota dewan menilai penerimaan negara meleset jauh dari target.
Anggota Komisi Keuangan DPR Mohammad Hatta mempertanyakan kinerja pegawai dan pejabat Kementerian Keuangan dalam menjaring penerimaan negara. Apalagi, sebelumnya, DPR dan Kemenkeu telah bersepakat memberikan apresiasi untuk pegawai pajak berupa anggaran remunerasi dengan total Rp 4 triliun.
Hatta pun meminta Sri Mulyani mencopot pejabat pajak dan bea cukai bila penerimaan negara kembali meleset tahun ini. "Karena kalau terus-menerus koreksi akan berpengaruh terhadap program pemerintah," katanya saat rapat kerja dengan Kementerian Keuangan tersebut. (Baca juga: Sri Mulyani Waspadai Rokok Ilegal dan PTKP Hambat Penerimaan 2017)
Sekadar catatan, penerimaan negara pada 2016 tercatat sebesar Rp 1.551,8 triliun atau cuma 86,9 persen dari target dalam APBN-P 2016. Pencapaiannya meleset lantaran penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) cuma sebesar Rp 1.283,6 triliun atau 83,4 persen dari target. Ke depan, Hatta menyarankan agar Direktorat Jenderal Pajak mengoptimalkan sistem online untuk memacu penerimaan.
Selain dari Hatta, kritikan juga datang dari Anggota Komisi Keuangan, Andreas Eddy Susetyo. Ia menduga realisasi pajak reguler tak optimal lantaran Ditjen Pajak fokus pada program pengampunan pajak (tax amnesty).
Ke depan, ia pun meminta Sri Mulyani membuat kebijakan fiskal yang realistis namun tetap optimistis. "Jadi bukan cuma apa, namun bagaimana caranya. Malu rasanya kalau target pemerimaan kita meleset," ujarnya.
