Kementerian BUMN: PP 72/2016 Membuat BUMN Sulit Privatisasi
Pemerintah membantah anggapan bahwa payung hukum pembentukan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menghilangkan kontrol pemerintah terhadap BUMN yang menjadi anak usaha holding ini. Kementerian BUMN mengatakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 justru membuat BUMN holding dan anak usahanya sulit melakukan privatisasi.
Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra mengatakan penolakan terhadap PP 72/2016 ini bisa diselesaikan apabila berbagai pihak bisa mengerti dan memahami aturan ini secara keseluruhan. "Satu hal yang paling sering dimunculkan, yaitu PP 72/2016 dimaksudkan untuk menjual BUMN atau privatisasi BUMN tanpa melalui DPR. Itu pandangan yang kurang pas terkait PP 72/2016," ujar Hambra kepada Katadata, Jakarta, Jumat (17/2).
Hambra menjelaskan pemerintah sebenarnya sudah pernah membentuk holding BUMN, seperti di sektor semen dan pupuk. Pembentukan holding ini menggunakan payung hukum PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.
(Baca: Tabrak Undang-Undang, Payung Hukum Holding BUMN Kembali Digugat)
Dengan aturan tersebut pemerintah bisa mengalihkan seluruh saham BUMN yang ada ke induknya. Dengan demikian, BUMN yang menjadi anak usaha ini seutuhnya berbentuk perusahaan terbuka yang lepas dari kontrol negara. Hal inilah yang membuat pemerintah merasa harus merevisinya dengan PP 72/2016.
Dalam revisi ini negara tetap memiliki satu saham di BUMN yang menjadi anak usaha. Saham ini pun bukan saham sembarangan, melainkan saham Dwiwarna yang berupa saham seri A. Dengan begitu, anak usaha yang bukan lagi BUMN, tetap didefinisikan sebagai perusahaan negara.
"UU keuangan negara menyebutkan perusahaan negara adalah di mana negara memiliki seluruh atau sebagian saham. UU keuangan negara juga bilang, kalau mau menjual atau memprivatisasi itu harus melalui persetujuan DPR," ujar Hambra. Selain itu, dalam aturan ini, BUMN yang menjadi anak usaha juga tetap diwajibkan menjalankan penugasan (Public Service Obligation/PSO) dari negara.
