Ekonom Ingatkan Kepemilikan Asing di Surat Utang Negara Terlalu Tinggi
Upaya pemerintah untuk memperbesar porsi kepemilikan investor domestik di Surat Berharga Negara (SBN) belum efektif. Kepemilikan asing tercatat terus meningkat hingga nyaris mencapai 40%. Para ekonom pun memberikan sinyal lampu kuning.
Kementerian Keuangan mencatat, per Selasa (15/8) lalu, besaran SBN yang bisa diperdagangkan (tradable) tercatat sebesar Rp 1.988,33 triliun. Dari jumlah tersebut, kepemilikan asing mencapai 39,25% atau Rp 780,44 triliun. Jika ditambah dengan kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain, maka porsi asing mencapai 46,01%.
Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, tren peningkatan dana asing di SBN terjadi lantaran mulai akhir tahun lalu, muncul ekspektasi bahwa utang jangka panjang Indonesia bakal memperoleh peringkat layak investasi (investment grade) dari lembaga peringkat internasional, Standard and Poor’s. Ekspektasi tersebut jadi kenyataan pada Mei tahun ini.
“Karena ekspektasi itu (kepemilikan asing) trennya naik. Kemudian, ada hedge fund yang besar-besar dulu belum bisa masuk, kemudian masuk (ketika Indonesia mendapat peringkat layak investasi),” kata David kepada Katadata beberapa waktu lalu. (Baca juga: Pemerintah Segera Luncurkan Paket “Sakti” Pemacu Investasi)
Idealnya, menurut dia, porsi asing maksimal 30%. Hal ini untuk mengurangi risiko di pasar SBN lantaran investor asing peka terhadap sentimen global. Alhasil, investor asing bisa saja menarik keluar dananya secara tiba-tiba sehingga menekan pasar SBN.
“Kalau sudah hampir 40% berisiko karena berpotensi berbaliknya kondisi pasar,” ucapnya. Porsi asing yang mencapai 40% tersebut, menurut dia, juga tertinggi di antara negara ekonomi berkembang lainnya. Di Malaysia dan Thailand, misalnya, porsi asing di surat utang pemerintah berkisar 20-30%. (Baca juga: Perbanyak Produk Investasi, OJK Ingin Saingi Pasar Modal Thailand)
Dalam pantauannya, ada beberapa hal yang bisa memicu arus keluar dana asing ke depan. Ia mencontohkan konflik di Timur Tengah, Laut Cina Selatan, hingga semenanjung Korea yang bisa saja berdampak ke pasar finansial sehingga mempengaruhi likuiditas global. Bila itu terjadi, pasar modal domestik bisa terkena getahnya.
