BBM Sebagai Komoditas Politik

KATADATA ? Langkah pemerintah mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ditentang oleh kubu partai oposisi di parlemen. Bahkan sejumlah politisi dari partai yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) sudah berancang-ancang mengajukan hak menyatakan pendapat (interpelasi).

Ada beragam alasan di balik upaya mengusung hak interpelasi. Partai Demokrat umpamanya, mempertanyakan langkah pemerintah menaikkan harga BBM ketika harga minyak internasional turun. Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengutip pasal 7 ayat 1 Undang-undang tentang APBNP 2014 yang menyebutkan bahwa pemerintah bisa mengurangi subsidi bila harga minyak internasional naik 15 persen dari asumsi di anggaran. Padahal, faktanya harga minyak dunia justru turun drastis dan jauh di bawah harga asumsi 105 dolar per barel.

Alasan serupa juga disuarakan oleh fraksi partai oposisi lain, seperti Golkar dan Gerindra. Melihat komposisi suara dari kubu partai oposisi lebih kuat dibandingkan partai pendukung pemerintah, bukan tidak mungkin usulan interpelasi ini akan lolos di sidang paripurna DPR.

Sebelum membahas lebih jauh permasalahan ini, mari kita analogikan perekonomian Indonesia seperti orang yang sedang terinfeksi virus typus. Di pagi hari, orang yang menderita typus merasa sangat sehat dan bisa beraktivitas normal. Namun apabila tidak beristirahat cukup dan tidak minum obat, maka di sore hari orang itu akan terserang demam sangat hebat.

Kondisi perekonomian Indonesia mirip seperti itu. Saat pemerintah mengurangi subsidi BBM pada 17 November lalu, memang harga minyak internasional ada di kisaran 80 dolar per barel. Ini adalah harga minyak dunia terendah dalam dua tahun terakhir. Partai-partai oposisi memandang, dengan level harga tersebut, seharusnya aman bagi pemerintah tanpa harus mengurangi subsidi.

Namun kenyataannya tidak seperti itu. Apabila dihitung rata-rata dalam setahun terakhir, harga minyak masih di kisaran 100 dolar per barel. Selain itu, perlu diingat bahwa nilai tukar rupiah masih di kisaran Rp 12 ribu per dolar. Pelemahan kurs ini terjadi karena defisit neraca pembayaran terus memburuk sejak September 2011 sejalan dengan meningkatnya impor bahan bakar.

Di sisi lain, neraca produksi dan konsumsi minyak Indonesia kian timpang. Dalam 14 tahun terakhir, produksi minyak Indonesia terus merosot. Pada 2013, produksi hanya sebesar 882 ribu barel per hari. Sedangkan, konsumsinya semakin melonjak seiring pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita, yakni mencapai 1,6 juta barel per hari. Artinya, terjadi defisit minyak lebih dari 800 ribu barel.

Untuk menutupi defisit tersebut, Indonesia harus mengimpor minyak dengan tren yang terus meningkat. Kondisi ini terbukti telah membebani fiskal, cadangan devisa, neraca perdagangan hingga nilai tukar rupiah. Bila defisit neraca pembayaran ini tidak segera diatasi, maka kondisi perekonomian Indonesia akan terus memburuk.

Pengurangan subsidi dengan menaikkan harga BBM Rp 2000 per liter pada November ini adalah salah satu cara untuk mengobatinya. Langkah ini akan memberikan ruang fiskal bagi pemerintah. Bahkan, pemerintah bisa menggunakan dana hasil penghematan subsidi BBM sebesar Rp 100 triliun untuk menekan defisit anggaran sekaligus membangun infrastruktur dan subsidi langsung ke masyarakat miskin.

Dengan alasan yang sama untuk mengurangi defisit anggaran, negara tetangga Malaysia juga memutuskan untuk mencabut subsidi BBM. Mulai Desember, harga BBM di Malaysia akan mengikuti harga internasional. Keputusan ini juga diambil dalam kondisi harga minyak internasional sedang menurun.

Mengacu pada kondisi ini, seharusnya tidak ada alasan kuat bagi DPR untuk melakukan interpelasi.