Menilik Kisah Rasuna Said Memperjuangkan Hak Perempuan Indonesia
Dalam rangka memperingati hari kelahirannya yang ke 112, Rasuna Said menjadi sosok dalam Google Doodle. Google menampilan pejuang pergerakan kemerdekaan dan hak perempuan Indonesia ini, dengan menggunakan kerudung di depan sebuah microphone.
Tak banyak orang yang mengetahui sosok perempuan kelahiran 14 September 1910 ini. Bahkan mungkin masih ada orang yang mengira Rasuna Said adalah seorang laki-laki. Padahal, perempuan yang lahir di Desa Panyinggahan, Maninjau, Agam, Sumatera Barat ini merupakan salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, serta tokoh pejuang emansipasi perempuan.
Rasuna Said secara resmi mendapatan gelar pahlawan nasional pada 13 Desember 1974. Ia merupakan perempuan Indonesia kesembilan yang mendapatkan gelar tersebut.
Sekilas tentang Rasuna Said
Perempuan bernama lengkap Hajjah Rangkayo Rasuna Said ini lahir dari keluarga yang terpandang, di mana ayahnya adalah Haji Muhammad Said, seorang tokoh pergerakan di Sumatera Barat, yang juga seorang pengusaha sukses.
Sebagai putri dari keturunan bangsawan, Rasuna Said memiliki kesempatan yang cukup spesial pada saat itu, yakni dapat mengenyam pendidikan. Mulanya Rasuna Said memulai pendidikan dasar di sekolah Belanda.
Namun, Rasuna Said memilih pindah ke sekolah agama di desa yang tidak jauh dari rumahnya hingga 1921. Kemudian Rasuna Said melanjutkan pendidikan ke Pesantren Ar-Rasyidiyah. Rasuna menjadi satu-satunya santri perempuan di sekolah tersebut.
Dua tahun berselang, Rasuna masuk Sekolah Diniyah Putri di sebuah pondok pesantren modern khusus putri di Padang Panjang. Sekolah itu didirikan oleh Rahmah El Yunusiah. Saat itu Rasuna jauh lebih populer dibandingkan Rahmah.
Perjalanan politik dan perjuangan Rasuna Said dimulai pada 1926. Saat itu, Rasuna berkecimpung di organisasi Sarekat Rakyat (SR) sebagai sekretaris cabang Maninjau.
Lalu pada 1930, Rasuna Said juga bergabung dalam Soematra Thawalib dan turut mendirikan Persatuan Muslimin (Permi) di Bukittingi. Rasuna Said dikenal dengan kemampuan dalam berpidato dan berdebat, sehingga ia ditunjuk untuk memberikan kursus bagi anggota Permi.
Rosihan Anwar dalam buku "Sejarah Kecil Petite Historie Indonesia" menuliskan, bahwa Rasuna dijuluki sebagai 'Singa Minangkabau' karena kepiawaiannya berpidato. Isi pidatonya disebut tajam, sehingga membuat Belanda khawatir akan ketentraman umum di Sumatera Barat, tanah kelahiran Rasuna Said.
Pada 1935, Rasuna Said menjadi pemimpin redaksi di sebuah majalah, yakni Raya. Mulai saat itu, ia juga dikenal dengan tulisan-tulisannya yang tajam. Majalah Raya sempat dilarang beredar oleh Belanda, bahkan menjadi tonggak perlawanan di Sumatera Barat.
Selain berpolitik, Rasuna juga berkecimpung di dunia pendidikan, terutama pendirian sekolah. Dia disebut aktif mendirikan Sekolah Thawalib kelas rendah, Sekolah Thawalib Putri, kursus pemberantasan buta huruf, dan kursus putri di Bukittingi.
Pada 1937, Rasuna Said juga mendirikan lembaga pendidikan khusus perempuan bernama Perguruan Putri di Medan, Sumatera Utara. Keberaniannya dan pemikirannya yang progresif, membuat Rasuna Said pernah dijatuhi hukum "speek delict" oleh kolonial Belanda.
Speek Delict adalah hukum kolonial Belanda, yang menyatakan bahwa siapapun dapat dihukum karena berbicara menentang Belanda. Nah, Rasuna Said merupakan perempuan pertama yang dikenai hukuman tersebut karena berbicara menentang Belanda.
Pada 1932 Rasuna Said alhirnya ditangkap Belanda bersama teman seperjuangannya, Rasimah Ismail. Ia sempat dipenjara di Semarang, Jawa Tengah. Setelah bebas, Rasuna sempat meneruskan pendidikannya di Islamic College.
Sekelumit Kisah Rasuna Said Memperjuangkan Hak Perempuan Indonesia
Ketika Rasuna Said bebas dari penjara tepatnya pada tahun 1934, ia memutuskan mengubah hidupnya. Jejak politiknya diduga berhenti sejak ia dipenjara. Namun, ia menyampaikan gagasan dan perjuangannya dalam bentuk lain yang lebih mampu diterima Pemerintah Hindia Belanda saat itu.
Terbebasnya Rasuna Said menjadi kabar bahagia bagi banyak orang. Sayangnya rencana perayaan pembebasan Rasuna Said dan rekannya, Rasimah, tidak jadi diadakan. Sebab, ada larangan pertemuan umum, yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda, untuk menekan pemberontakan.
Pasca-kehidupannya di penjara, Rasuna Said memutuskan kembali ke Padang dan belajar selama 4 tahun di pesantren yang didirikan oleh Persatuan Permi. Di pesantren tersebut, ia memulai karir jurnalisnya dan menulis jurnal untuk perguruan tinggi serta mengajar di sekolah putri.
Rasuna Said pernah menulis kritik tajam terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda karena membuat Indonesia sengsara. Ia juga sempat kecewa dengan bubarnya Permi.
Karena semakin ketatnya pengawasan dari pemerintah kolonial terhadap setiap gerakan nasionalis di Padang. Akhirnya ia pun pergi ke Medan dan mendirikan sekolah perempuan dan mengedit Jurnal Menara Putri yang merupakan majalah mingguan tentang isu perempuan dan Islam.
Salah satu isu politik yang diajarkan di sekolah itu, adalah bahwa perempuan berperan penting dalam kegiatan nasionalis dan perempuan punya hak dan tanggung jawab untuk berkontribusi di berbagai bidang, tidak hanya menjalankan rumah tangga saja.
Sejak sebelum dipenjara Rasuna Said acap kali memberikan pidato. Namun, untuk pertama kalinya ia menyampaikan kegelisahannya dan muncul di hadapan publik. Kemunculannya ini didasari atas keluarnya Rancangan Undang-undang (RUU) Perkawinan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada Juni 1937.
RUU itu tersebut isinya membolehkan pasangan muslim mendaftarkan kontrak pernikahan yang melarang poligami dan mengizinkan perceraian hanya di hadapan Hakim Pengadilan Negeri. Ini dianggap bertentangan dengan Hukum Islam sebenarnya.
Oleh karena itulah, kebijakan ini memicu kemarahan kelompok Islam sehingga ditarik peredarannya sebelum diperkenalkan secara resmi.
Rasuna Said saat itu memberikan pidato pada pertemuan Komite Medan Agustus 1937 didepan 500 wanita. Ia membela hukum perkawinan Islam termasuk poligami dan perceraian. Ia juga mengakui ada permasalahan dalam pelaksanaannya di Indonesia.
Argumennya yakni bahwa meskipun ada banyak perceraian yang akhirnya para perempuan dan anak-anak ditinggalkan dan laki-laki menikah lagi tanpa berpikir mendalam tentang tindakan mereka, ini adalah masalah sosial, bukan masalah hukum pernikahan.
Islam baginya telah mengatur pernikahan dengan sempurna dan poligami diperlukan dalam beberapa kasus baginya.
Bagi Rasuna Said, perceraian adalah sebuah klausa dari pernikahan yang tidak bahagia. Ini diperlukan sebagai pertanggungjawaban kedua pihak agar mampu membuktikan mengapa perceraian diperlukan.
Isi pidato Rasuna pada pokoknya mengakui ada masalah tetapi tidak setuju dengan solusi yang diberikan. Ia lebih setuju adanya solusi berupa pendidikan bagi pejabat perkawinan islam yang mampu menerapkan hukum perkawinan Islam.
Tujuannya, agar mereka memberikan otonomi kepada masyarakat Islam untuk menikah, berdamai, dan bercerai sesuai ajaran Islam. Ia juga menegaskan pidato ini terlepas dari gerakan nasionalis, ini murni merupakan gerakan perempuan Islam.
Sejak saat itu, Rasuna Said sedikit melunak terhadap kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda, dan sedikit memuji niat baik pemerintah kolonial dalam memperbaiki keadaan pernikahan di Indonesia, khususnya Hukum Pernikahan Islam.
Dalam beberapa hal, ia juga menyampaikan ketidaksetujuannya dengan sopan. Ia menyampaikan keyakinannya dengan cara hormat dan masuk akal. Nada bicara Rasuna Said berbeda dari sebelumnya. Pidatonya saat itu jauh dari pidato berapi-api yang sebelumnya ia lontarkan.
Rasuna Said telah belajar banyak dari pengalamanya. Meskipun terdapat perubahan, tetapi pandangan yang diungkapkannya tentang Islam konsisten dengan identitas keislamannya yang kuat.
Penulis biografinya mengatakan Rasuna Said merupakan pembela yang kuat untuk hak-hak perempuan dan seorang muslim yang berkomitmen.
