Mengenal UKL UPL yang Kerap Disinggung dalam Aturan Lingkungan Hidup
UKL UPL kerap disinggung dalam pengaturan lingkungan hidup di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, tentu perlu dipahami apa penjelasan umum terkait UKL UPL yang kerap disinggung dalam pengaturan lingkungan hidup.
Menurut Undang-undang (UU) Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juncto. UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), UKL UPL merupakan singkatan dari upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
Keduanya merupakan rangkaian proses pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup. Rangkaian proses tersebut dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha datau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. UKL UPL menjadi salah satu dari instrumen perlindungan lingkungan hidup, yang tercantum pada Pasal 14 UU PPLH.
UKL UPL dalam Pendirian Usaha dan/atau Kegiatan
UKL UPL memiliki peran penting dalam pendirian usaha dan/atau kegiatan. Oleh karena itu, dalam Pasal 34 UU PPLH jo. UU Cipta Kerja, UKL UPL diwajibkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL UPL itu meliputi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting, yang lokasinya di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung, dan termasuk jenis rencana yang dikecualikan dari wajib Amdal. Hal ini dilakukan demi tetap terjaga dan lestarinya lingkungan hidup di sekitar usaha dan/atau kegiatan tersebut.
Pemenuhan standar UKL UPL tersebut dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, Pemerintah Pusat atau Daerah akan menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah disahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan adanya UKL UPL.
Dalam menilai usaha dan/atau kegiatan itu wajib Amdal atau UKL UPL atau SPPL, tentu berdasarkan evaluasi dampak yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan tersebut. Jika dari hasil evaluasi adanya perubahan, maka pejabat yang bertugas akan menerbitkan rekomendasi terkait wajib tidaknya Amdal atau UKL UPL atau SPPL.
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL UPL harus menyampaikan laporan. Laporan tersebut meliputi pengendalian pencemaran air, pencemaran udara, pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya, kerusakan lingkungan dan substansi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Jika usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak wajib dilengkapi UKL UPL, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang kemudian diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha.
