Mengenal A.A. Maramis, Putra Minahasa Peletak Fondasi Keuangan Negara

A.A. Maramis menjadi sosok yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Sebagai Menteri Keuangan, ia menyusun organisasi Kementerian Keuangan, dan membidani lahirnya Oeang Republik Indonesia.
Image title
1 Juli 2022, 12:56
keuangan, Menteri Keuangan, A.A. Maramis
Arsip Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
A.A. Maramis (tengah depan) berfoto bersama perwakilan International Red Cross dan staf Palang Merah Indonesia (1947)

Kondisi ekonomi yang carut-marut menjadi kondisi yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia, setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Bisa dikatakan, Indonesia saat itu berdiri di atas kondisi sosial, ekonomi, dan keuangan yang porak-poranda akibat pendudukan militer Jepang.

Namun, Indonesia tetap bertekad menjadi bangsa yang berdaulat dan bebas dari pengaruh bangsa manapun. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

Di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit tersebut, muncul satu sosok yang mengemban tugas membangun keuangan negara dari nol. Sosok inilah yang meletakkan fondasi keuangan negara, dengan mengambil kebijakan ekonomi yang taktis dan membentuk organisasi kementerian keuangan.

Sosok tersebut adalah Alexander Andries Maramis, yang kerap disebut A.A. Maramis. Ia merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang pertama, yang juga merupakan pejuang pergerakan organisasi Indonesia di masa kolonial Hindia Belanda.

Advertisement

Nasionalis Asal Minahasa

A.A. Maramis lahir di Manado, pada 20 Juni 1897, dari pasangan Andries Alexander Maramis dan Charlotte Ticoalu. Ia merupakan keponakan Maria Walanda Maramis, seorang pejuang emansipasi perempuan asal Minahasa.

Ia mengawali pendidikan Sekolah dasar di Europeesche Lagere School (ELS) di Manado. Lalu, melanjutkan sekolah menengah di Hogere Burgerschool (HBS) di Batavia (Jakarta).

Selepas dari HBS, A.A. Maramis meneruskan pendidikan tinggi Sekolah Tinggi Hukum di Leiden, Belanda pada 1919. Selama di Leiden, dia terlibat dalam organisasi Perhimpunan Indonesia (PI) atau Indische Vereeniging. Di sinilah patriotismenya mulai terbentuk.

Pendidikan di sekolah hukum ini ia tempuh selama lima tahun. Pada 1924, ia lulus dengan gelar Meester in de Rechten (MR). Meski lulusan Belanda, A.A. Maramis tidak mau bekerja sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda. Ia memilih menjadi pengacara di Semarang, dan kemudian meneruskan praktik hukumnya di Samarinda dan Batavia.

Selain bekerja sebagai pengacara, A.A. Maramis juga larut dalam kegiatan politik. Ia tercatat aktif dalam berbagai organisasi, mulai organisasi pemuda, partai politik, perkauman Kawanua, hingga organisasi gereja.

Ia pun terkenal dengan sikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sikap ini ia tunjukkan dengan secara tegas menolak penunjukan dirinya sebagai anggota Volksraad (Dewan Rakyat). Di mata rekan-rekannya, A.A. Maramis dikenal sebagai sosok yang berkepribadian kuat, pendiam, pintar, dan keras kepala.

Posisi A.A. Maramis kian penting semasa pendudukan Jepang. Ia menjadi anggota Poesat Tenaga Rakyat (Poetera), Chuo Sangi-in (Dewan Pertimbangan Pusat), hingga Dokuritu Zyunbi Tyoosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Ia dipilih tidak hanya karena mewakili kelompok minoritas, melainkan juga karena pengalamannya sebagai ahli hukum internasional. Karena keahliannya ini, sosok A.A. Maramis sangat diperhitungkan dalam organisasi persiapan kemerdekaan Indonesia.

“Ia ikut dalam Panitia Sembilan yang membuat pembukaan rancangan Undang-Undang Dasar, dan merupakan satu-satunya anggota yang beragama Kristen,” tulis Manus dkk, dalam 'Tokoh-tokoh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia II', dikutip dari Media Keuangan Edisi Oktober 2020.

Menjadi Bendahara Negara

Setelah Indonesia merdeka, terbentuklah Kabinet Presidensial. Dalam kabinet ini, A.A. Maramis ditunjuk sebagai Menteri Negara Tanpa Portofolio. Namun, dalam surat pengangkatannya, ia juga ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Sementara, posisi Menteri Keuangan dijabat oleh Dr. Samsi Sastrawidagda.

Namun, Samsi Sastrawidagda hanya menjabat selama dua minggu dan mundur karena masalah kesehatan. Maka, pada 25 September 1945, A.A. Maramis ditunjuk untuk menggantikannya.

Dengan demikian, A.A. Maramis merupakan Menteri Keuangan pertama Republik Indonesia secara de facto. Jabatan ini dieembannya lagi pada Kabinet Amir Sjarifuddin I (1947) dan II (1947) serta Kabinet Hatta (1948).

Sebagai Menteri Keuangan, A.A. Maramis mengemban tugas yang sangat berat. Pasalnya, ia harus membangun organisasi keuangan negara di tengah kondisi yang bisa dikata chaos. Namun, tugas tersebut ia jalankan dengan sungguh dan pada akhirnya ia berhasil meletakkan fondasi keuangan negara, yang terus bertahan di tengah badai perang Revolusi Kemerdekaan.

Dari sisi organisasi kementerian, A.A. Maramis memutuskan untuk mengadopsi struktur Gunseikanbu Zaimubu atau Departemen Keuangan Jepang. Namun, ia membuat beberapa perubahan, agar sesuai dengan semangat Indonesia, sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Adopsi struktur peninggalan Jepang ini tidak berlangsung lama. Pada 29 September 1945, ia mengeluarkan dektrit yang mempreteli hak dan kewenangan pejabat pemerintahan tentara Jepang.

Hak-hak yang dipreteli ini mencakup seluruh urusan menerbitkan, dan menandatangani surat-surat perintah membayar, pengaturan pengeluaran negara, hingga segala urusan kas negara. Hak tersebut ia limpahkan kepada Pembantu Bendahara Negara yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan.

Menyusun Organisasi Kementerian Keuangan dan Membidani ORI

A.A. Maramis menyusun organisasi Kementerian Keuangan yang pertama. Organisasi ini terdiri dari lima penjabatan (eselon) I, yakni Pejabatan Umum, Pejabatan Keuangan, Pejabatan Pajak, Resi Candu dan Garam, serta Pejabatan Pegadaian.

Pada waktu menyusun organisasi, ia mensyaratkan Kementerian Keuangan harus dipimpin oleh para pejabat yang mempunyai loyalitas yang tinggi kepada bangsa, negara dan proklamasi kemerdekaan.

Pada 1948, organisasi Kementerian Keuangan semakin teratur dan tergolong lengkap menurut ukuran negara yang baru merdeka. A.A Maramis mengubah nomenklatur pejabatan menjadi Jawatan. Pada masa itu, struktur organisasi Kementerian Keuangan (saat itu bernama Departemen Keuangan) adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pusat Departemen Keuangan, di mana Sekretaris Jenderal termasuk didalamnya.

2. Thesauri Negara, yang merupakan gabungan dari Pejabatan Keuangan dan Pejabatan Urusan Utang, Kredit, dan Bank serta diberi tugas melaksanakan fungsi anggaran dan perbendaharaan, yang meliputi:

  • Inspeksi Anggaran.
  • Bagian Anggaran Negara.
  • Bagian Statistik Keuangan.
  • Bagian Moneter.
  • Jawatan Akuntansi Negara.
  • Jawatan Perbendaharaan dan Kas.
  • Biro Pengawasan Kas.
  • Biro Normalisasi.
  • Jawatan Perjalanan.

3. Jawatan Pajak

4. Jawatan Bea Cukai

5. Jawatan Pajak dan Bumi

6. Jawatan Resi dan Candu

7. Jawatan Pegadaian

8. Jawatan Perjalanan.

Langkah penting lainnya, demi kesatuan alat pembayaran yang sah, ia memerintahkan pencetakan Oeang Republik Indonesia (ORI). Kendati mengalami hambatan, usaha itu berhasil dengan terbitnya emisi pertama uang kertas ORI pada 30 Oktober 1946.

Melalui Keputusan Menteri Keuangan tanggal 29 Oktober 1946, ORI ditetapkan berlaku secara sah mulai 30 Oktober 1946 pukul 00.00. Selanjutnya, 30 Oktober disahkan sebagai Hari Oeang Republik Indonesia.

A.A. Maramis sadar betul betapa pentingnya memiliki mata uang sendiri bagi Indonesia yang baru saja merdeka. Bukan semata bahwa Belanda datang kembali untuk menjajah, termasuk dengan memperkenalkan “uang NICA”, tetapi juga karena memiliki mata uang sendiri merupakan simbol kedaulatan Republik Indonesia.

Kehadiran ORI juga menjadi Instrument of Revolution. Karena kehadirannya menunjukkan pemerintah Republik Indonesia mampu mengatur administrasi, mengorganisir, dan memperkuat tentara, serta memelihara keamanan, ketertiban dan mengurus kesejahteraan rakyat dalam berperang melawan Belanda.

A.A. Maramis juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk menerbitkan mata uang sendiri yang dikenal dengan nama Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA). Kebijakan ini ia ambil, karena pada 1947 Belanda melancarkan Agresi Militer I, yang membuat wilayah Republik Indonesia terkikis. Ini menyebabkan peredaran ORI secara nasional terhambat.

Oleh karena itu, ia mengizinkan adanya ORIDA, yang dimulai dari Sumatera. Penggunaan ORI maupun ORIDA merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan.

Selain menyusun organisasi Kementerian Keuangan dan memprakarsai pencetakan ORI, A.A. Maramis juga bertugas mencari dana untuk membiayai angkatan perang melalui perdagangan ke luar negeri.

Salah satu upayanya mencari pendanaan keuangan negara adalah, dengan menjalankan perdagangan candu. Perdagangan candu ini merupakan usulan A.A. Maramis yang kemudian disetujui oleh Wakil Presiden/Perdana Menteri Mohammad Hatta. Tujuan perdagangan candu ini adalah, untuk membayar gaji pegawai pemerintah.

Selain itu, penjualan candu juga untuk membentuk dana devisa untuk membiayai pegawai perwakilan pemerintah Republik Indonesia di Singapura, Bangkok, Rangoon, New Delhi, Kairo, London dan New York.

Namun, ia tidak menutup mata terkait bahaya candu bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia secara tegas memerintahkan agar perdagangan candu tidak dilakukan ke masyarakat, baik di wilayah Republik Indonesia, maupun wilayah pendudukan Belanda. Perdagangan candu lebih dipusatkan pada upaya perdagangan ke luar negeri.

Menteri Keuangan Merangkap Menteri Luar Negeri

Tanggung jawab A.A. Maramis makin bertambah, menyusul terjadinya Agresi Militer II, yang berujung pada penangkapan sejumlah tokoh penting Republik Indonesia, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Menyusul Agresi Militer Belanda II ini, terbentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Halaban, Sumatra Barat, di bawah pimpinan Sjafruddin Prawiranegara. A.A. Maramis yang sedang berada di New Delhi, India, kemudian ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri merangkap Menteri Keuangan.

Perwakilan Indonesia di New Delhi berperan penting dalam mengembangkan hubungan diplomatik, diplomasi, dan membentuk opini dunia atas perjuangan Indonesia. Di New Delhi, A.A. Maramis membentuk sebuah badan bernama "Pemusatan Keuangan", yang merupakan saluran informasi dan bantuan keuangan untuk membantu berbagai keperluan urusan diplomatik Republik di luar negeri.

Terhadap sosoknya, pemerintah Belanda juga memiliki penilaian sendiri. Terutama, saat dirinya bertugas menjadi Menteri Keuangan merangkap Menteri Luar Negeri.

Dalam buku "Sejarah Kecil: Petite Histoire Jilid 3", disebutkan bahwa Belanda menyebut A.A. Maramis sebagai Een daadkrachtige Minister van Buitenlandse Zaken en Financien in New Delhi. Artinya, Seorang Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan yang bertindak tegas di New Delhi.

Senjakala A.A. Maramis

Mengutip Media Keuangan Edisi Oktober 2020, selepas penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949, A.A. Maramis bertugas sebagai duta besar di berbagai negara, antara lain Filipina, Jerman Barat, Uni Soviet, dan Finlandia. Setelah meletakkan jabatannya sebagai wakil Pemerintah RI di Uni Soviet dan Finlandia, ia bersama keluarganya menetap di Lugano, Swiss hingga 1976.

Pada 1974, ia tergabung sebagai salah satu anggota "Panitia Lima Kesatuan Tafsir Pancasila sebagai termaktub dalam UUD 1945", yang dipimpin Mohammad Hatta. Ia juga sempat membubuhkan tanda tangan pada naskah perumusan kembali dasar negara pada 18 Maret 1975. Namun, setelah itu kondisi A.A. Maramis yang berusia lanjut semakin lemah dan jatuh sakit.

Pada 1976, ia pulang ke Tanah Air. Setelah berada setahun di Indonesia, A.A. Maramis wafat pada 31 Juli 1977 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

Atas kiprah dan perjuangannya, A.A. Maramis dianugerahi sejumlah tanda kehormatan. Di antaranya Bintang Mahaputra Utama (1961), Bintang Gerilya (1963), dan Bintang Republik Indonesia Utama (1992). Pada 2019, A.A. Maramis mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Kementerian Keuangan mengabadikan A.A. Maramis sebagai nama sebuah gedung besar yang monumental di kompleks Kementerian Keuangan di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Gedung ini awalnya dirancang sebagai pendamping Istana Gubernur Jenderal oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun, karena rencana tersebut urung dilakukan, maka pasca-kemerdekaan pemerintah memanfaatkannya sebagai Kantor Besar Urusan Keuangan Negara.

Gedung ini menjadi tempat pertama A.A. Maramis bekerja sebagai Menteri Keuangan pada awal kemerdekaan. Gedung ini kemudian diberi nama 'Gedung A.A. Maramis I'.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait