Delapan BUMN Dapat PMN Rp 37,5 T Tahun Depan, Terbesar untuk BPUI

Tambahan modal diharapkan membuat masing-masing BUMN mampu menjalankan penugasan yang telah diberikan pemerintah.
Image title
Oleh Ihya Ulum Aldin
14 Agustus 2020, 20:21
Ilustrasi, nilai rupiah. Pemerintah akan memberikan tambahan kepada delapam BUMN senilai Rp 37,5 triliun tahun depan.
Arief Kamaludin|KATADATA
Ilustrasi, nilai rupiah. Pemerintah akan memberikan tambahan kepada delapam BUMN senilai Rp 37,5 triliun tahun depan.

Pemerintah berencana untuk menyuntikan tambahan modal melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada sebelas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari 11 BUMN yang dipastikan mendapatlkan PMN, baru delapan yang telah dianggarkan nilainya yakni sebesar Rp 37,5 triliun.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2021, suntikan modal terbesar untuk BUMN akan diterima oleh PT Bahana Pembianaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 20 triliun.

Nilai jumbo tersebut digunakan untuk memperbaiki permodalan usai mendapatkan limpahan polis dari PT Asuransi Jiwasraya. Apalagi, adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi karena beberapa perusahaan asuransi mengalami gagal bayar.

Selain itu ada PT Hutama Karya yang rencananya mendapatkan modal tambahan modal dari pemerintah senilai Rp 6,2 triliun tahun depan. BUMN infrastruktur ini mendapat penugasan untuk membangun 24 ruas jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.700 km yang membentang dari Bakauheni sampai Banda Aceh.

"Mengingat Jalan Tol Trans Sumatera layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, maka proyek ini perlu mendapat dukungan pemerintah salah satunya melalui pemberian pembiayaan investasi kepada BUMN," dikutip dalam Buku II Nota Keuangan.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa jalan tol ini bisa mengurangi kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara pulau Jawa dan Sumatera. Salah satu contoh nyatanya adalah peningkatan konsumsi listrik berkat tersambungnya jalan tol sesi Palembang hingga Lampung.

"Karena itu kami melihat jalan tol Sumatera ini memang menjadi sebuah kebijakan yang harus diteruskan untuk menjaga dari keseimbangan ekonomi," kata Erick dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (14/8).

Perusahaan pelat merah berikutnya yang akan mendapatkan PMN adalah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dengan nilai mencapai Rp 5 triliun. Tambahan modal ini diberikan agar PLN mampu menjalankan penugasan sebagai penyelenggara percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan guna mendukung program kedaulatan energi.

PMN kepada PLN dalam RAPBN 2021 ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan kapasitas usaha dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaan dalam membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

"PMN diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dengan meningkatnya rasio elektrifikasi, mengatasi defisit daya dan meningkatkan keandalan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia," seperti ditulis dalam Buku II Nota Keuangan.

Output dari penambahan PMN kepada PLN yang diharapkan pemerintah adalah penyelesaian proyek transmisi dan gardu induk dan distribusi listrik desa. Hal ini untuk merealisasikan rasio desa teraliri listrik sebesar 100% dengan melistriki pulau-pulau terluar, serta daerah terdepan dan tertinggal.

PMN juga akan diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 2,3 triliun. Penambahan modal untuk SMF diharapkan dapat menunjang program pemerintah di bidang perumahan, memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah akan tempat tinggal yang layak dan terjangkau.

Selain itu, juga diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan maturity mismatch dari bank penyalur KPR. SMF juga diharapkan mampu meningkatkan pembiayaan perumahan, juga serta mendorong bergeraknya sektor riil.

Dengan begitu, bisa membuka lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran yang akan memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Sejalan dengan program pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 oleh Pemerintah di tahun 2021," dikutip dalam Buku II Nota Keuangan.

Penerima PMN berikutnya adalah PT Pelindo III, dengan suntikan modal tahun depan senilai Rp 1,3 triliun. Erick menjelaskan bahwa tambahan modal ini bakal digunakan untuk menjadikan Bali sebagai wisata maritim, tidak hanya diakses melalui udara saja. Sehingga diharapkan Bali menjadi hub pariwisata nasional.

"Melalui Pelindo III, kami akan membangun Pelabuhan Benoa menjadi pelabuhan wisata yang juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi maritim," ujar Erick.

BUMN lain yang juga akan mendapatkan PMN tahun depan adalah Pengembangan Armada Niaga Nasional sebesar Rp 1,2 triliun. Kemudian, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dan PT Pal Indonesia masing-masing mendapat Rp 1 triliun dan Rp 500 miliar.

Sementara BUMN yang tahun depan akan mendapatkan PMN namun belum dianggarkan nominalnya adalah PT Geo Dipa Energi, PT Permodalan Nasional Madani dan Kawasan Indutri Wijayakusuma.

Reporter: Ihya Ulum Aldin

Video Pilihan

Artikel Terkait