Jokowi Diminta Setop Impor Sampah Plastik
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada lingkungan, Ecological Observation and Wetlands Conversation (Ecoton) meminta pemerintah menghentikan impor sampah plastik. Sampah impor dan sampah plastik rencananya bakal menjadi topik Rapat Terbatas (Ratas) yang akan digelar Presiden Joko Widodo siang ini.
Direktur Eksekutif Ecoton Prigi Arisandi mendesak pemerintah menyetop impor sampah plastik jenis sampah rumah tangga, domestik, dan tanah. Selain itu, dia meminta Kementerian Perdagangan mengeluarkan impor sampah dari kategori garis hijau dan memasukkannya ke dalam kategori garis merah.
Saat ini, aturan impor sampah plastik tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan 31 Tahun 2016.
"Kemendag terbukti gagal melakukan pengawasan pada impor sehingga banyak terjadi pelanggaran berupa penyelundupan sampah plastik di dalam waste paper yang diimpor oleh pabrik kertas di Jawa," kata Prigi dalam keterangan resmi yang diterima Katadata.co.id, Selasa (27/8).
(Baca: Ekspor Produk Daur Ulang Plastik Ditaksir Tembus Rp 6,2 Triliun)
Ecoton juga mengusulkan pemerintah untuk melakukan kajian dampak impor waste paper pada kerusakan lingkungan. Temuan Ecoton, semua pabrik kertas di Daerah Aliran Sungai Brantas membuang limbah cair yang mengandung mikroplastik.
Prigi menegaskan industri kertas nasional tidak mampu mengelola kontaminan plastik dalam waste paper/raw material karena teknologi daur ulang tidak memadai. Bahkan, pabrik kertas juga tidak mampu mengelola impor sampah plastik dan memperjualbelikan kepada industri kecil seperti pabrik tahu, pabrik krupuk, dan pembakaran bata.
