Iuran BPJS Naik, Subsidi Kesehatan Orang Miskin Bertambah Jadi Rp 49 T
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebesar Rp48,8 triliun. Subsidi kesehatan warga miskin tersebut naik nyaris dua kali lipat dari alokasi tahun ini Rp 26,7 triliun lantaran memperhitungkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, peningkatan anggaran ditujukan untuk menjamin kesinambungan layanan kesehatan yang berkualias. Pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta PBI dari Rp 23 ribu menjadi Rp 42 ribu.
"Peningkatan (anggaran) PBI menjadi Rp 48,8 triliun pada 2020 dari sekitar Rp 26,7 triliun pada tahun 2019," katanya dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/9).
Menurut dia, tambahan anggaran ini berasal dari anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Adapun Kemenkes, akan melanjutkan perluasan kepesertaan JKN khususnya melalui PBI, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta penguatan program promotif dan preventif.
(Baca: Menteri Puan Sebut Iuran BPJS Kesehatan Tetap Naik Meski Ditolak DPR)
Meski anggaran iuran PBI naik hampir dua kali lipat, anggaran belanja Kemenkes dalam RAPBN 2020 diusulkan hanya naik Rp 599 miliar dibanding tahun ini menjadi Rp 36 triliun.
Saat ini, ia mengaku pihaknya masih menunggu proses penandatanganan Perpres oleh Presiden Joko Widodo. Meski demikian, pemerintah berencana menghitung kenaikan iuran peserta PBI mulai Agustus.
"Iya nanti diteken tunggu presiden," ujarnya.
Berdasarkan usulan pemerintah, iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri akan naik hingga dua kali lipat. Iuran peserta mandiri kelas I akan dinaikkan dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu, kelas 2 dari Rp 55 ribu menjadi Rp 110 ribu, dan kelas 3 dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu. Kenaikan iuran ini diusulkan berlaku pada Januari 2020.
