Jokowi Desak Lagi Percepat Belanja Pemerintah, Prosedur Disederhanakan
Belanja pemerintah menjadi tumpuan untuk mengungkit perekonomian pada kuartal III 2020 terutama agar terhindar dari resesi ekonomi. Presiden Joko Widodo pun kembali meminta para menteri mempercepat belanja.
Jokowi mengatakan anggaran pemerintah yang besar akan percuma jika tak bisa dibelanjakan secara cepat bagi kepentingan rakyat. Pemerintah saat ini telah mengalokasikan dana hingga mencapai Rp 695,2 triliun untuk penanganan virus corona.
“Padahal rakyat menunggu, padahal rakyat membutuhkan, pada saat perekonomian juga sangat membutuhkan,” kata Jokowi dalam acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7).
Ia pun meminta jajarannya membuat langkah di luar kebiasaan untuk mempercepat belanja anggaran. Prosedur untuk belanja anggaran perlu disederhanakan.
Kendati demikian, belanja tetap harus dilakukan dengan tata kelola anggaran pemerintahan baik sehingga tepat sasaran dan akuntabel. “Setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan secara bertanggung jawab, harus dikelola dengan transparan, dikelola sebaik-baiknya, serta sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat,” katanya
Kepala Negara lantas mengharapkan dukungan dari BPK untuk bisa mengawasi belanja anggaran yang dilakukan kementerian/lembaga. Aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP, dan LKPP pun diminta untuk bisa melakukan pengawasan serupa.
Sementara itu, aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK diminta mengedepankan aspek pencegahan korupsi. “Agar penanganan krisis ini berjalan dengan baik tanpa ada masalah di kemudian hari,” ujarnya.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga Semester I baru mencapai 39%. Detail realisasi pendapatan dan belanja negara dapat dilihat dalam databoks di bawah ini.
Jokowi sebelumnya juga telah mengingatkan para kepala daerah untuk mempercepat belanja. Terdapat anggaran daerah sebesar Rp 170 triliun di perbankan yang belum dicairkan hingga akhir pekan lalu.
“Perlu saya ingatkan, uang pemda yang ada di bank itu masih Rp 170 triliun, gede sekali ini. Saya sekarang cek harian,” ujar Jokowi. “Kalau kita enggak bisa mengungkit ekonomi di kuartal ketiga, jangan berharap kuartal keempat akan bisa.”
Belanja pemerintah diharapkan dapat mendorong konsumsi rumah tangga yang diperkirakan anjlok pada kuartal kedua 2020. Saat ini, banyak daerah yang masih mencatatkan realisasi belanja yang rendah.
DKI Jakarta mencatatkan serapan paling tinggi mencapai 45 % dari total APBD, sedangkan Sulawesi Tenggara dan Sumatera Selatan baru mencapai 16 %. Sebanyak 17 dari 34 provinsi mencatatkan serapan anggaran di bawah 30 %.
Ia menegaskan kini mengecek progres realisasi belanja kementerian/lembaga secara harian. Ini untuk memastikan anggaran terserap dengan baik sehingga mampu mendongkrak ekonomi, terutama pada tiga bulan ke depan.
